PINUSI.COM - Mulai 3 April 2024, Badan Pangan Nasional/Agen Pangan Nasional (NFA) memberlakukan fleksibilitas harga gabah dan beras, sebagai bagian dari persiapan menerima hasil panen raya.

Tindakan ini diambil sebagai upaya Perum Bulog menyediakan stok beras yang dikelolanya, sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).

Mengikuti Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadanan) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras, upaya ini diperlukan untuk memastikan harga rata-rata di pasar telah berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi produsen gabah dan beras, agar harga tidak turun terlalu jauh selama panen raya yang akan datang.

"Mulai hari ini (3/4/2024) sampai 30 Juni mendatang, kita putuskan adanya fleksibilitas HPP bagi Bulog."

"Ini agar Bulog dapat meningkatkan stok CBP yang berasal dari produksi dalam negeri, jadi tidak hanya bersumber dari importasi saja," ucap Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Merangin, Jambi, Rabu (3/4/2024).

Salah satu fleksibilitas HPP beras dan gabah Perum Bulog adalah Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang sebelumnya Rp 5.000/kg menjadi Rp 6.000/kg, dan Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog yang sebelumnya Rp 6.300/kg menjadi Rp 7.400/kg.

Harga beras HPP di gudang Perum Bulog dinaikkan dari Rp 9.950/kg menjadi Rp 11.000/kg, dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2%.

"Tentu dengan adanya fleksibilitas harga bagi Bulog ini, akan menjadi safety net bagi para sedulur petani, agar harga dapat terjaga dengan baik."

"Tatkala produksi kian meningkat, tentu akan mempengaruhi harga."

"Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan saat panen raya padi, harga di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu dalam, sehingga pemerintah hadir memastikan itu bersama Perum Bulog, yang telah kita tugaskan untuk menyerap produksi dalam negeri sebagai stok CBP," terangnya. (*)