PINUSI.COM - Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Yogyakarta dengan membagi-bagikan bantuan pangan kepada warga di berbagai tempat, menuai kontroversi.

Sebab, bantuan pangan yang dibagikan oleh Jokowi mulai dari paketan sembako hingga beras premium sebanyak 10 kilogram, dilakukan jelang Pemilu 14 Februari 2024.

"Bantuan yang diberikan itu merupakan tugas negara ini untuk melindungi setiap warga negara, yang status ekonominya masih tergolong fakir miskin dan anak terlantar."

"Nah, tugas negara yang dilakukan sekarang ini, itu jangan dimanipulasi informasinya, terkesan hal tersebut adalah kebaikan dari para pejabat tinggi negara kepada masyarakat," kata Aria Bima, Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, saat ditemui di Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Jokowi membagikan beras sebanyak 20 ton kepada 2.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sleman dan Bantul, Yogyakarta, dalam rangka bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP).

Masing-masing warga mendapatkan 10 kilogram beras premium setiap bulannya dari pemerintah, selama tiga bulan.

Namun begitu, acara penyerahan bantuan pangan yang dilakukan di Gudang Bulog Purwomartani Kalasan Sleman dan Gudang Bulog Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta tersebut, tidak dihadiri Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Posisinya Bu Risma itu kan pembantu Presiden, lantas kenapa beliau tidak dilibatkan ya dalam acara bansos tersebut?"

"Kecuali kalau Bu Risma kinerjanya enggak bagus karena standar kinerjanya jelek."

"Dia jadi Mensos justru pilihan Presiden langsung yang disetujui oleh ibu Mega, dan yang saya lihat kerjanya bagus."

"Kalau tidak dilibatkan, jangan-jangan ada ketakutan kalau sampai Bu Risma tidak bisa diatur bansos-bansos itu untuk kepentingan politik, saya kira itu," imbuh Aria Bima.

Tidak dilibatkannya Risma saat Jokowi memberikan bansos kepada warga Yogya, serta menurunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat ini, menurut Aria, janganlah hal tersebut dieksploitasi demi pencitraan politik belaka.

Dan dirinya juga menyatakan setuju dengan apa yang menjadi dugaan oleh banyak netizen Yogya, yang dilakukan oleh ayah dari cawapres nomor urut 2 tersebut, adalah bentuk dari kampanye terselubung.

"Yang pernah disampaikan kepada saya adalah, data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos yang selalu diperbaiki ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos pada Bulan Januari Februari 2024, sehingga sebenarnya kurang tervalidasi."

"Lalu, persoalan kemiskinan yang enggak selesai-selesai ini ada karena ketidakbecusan pejabat negara, termasuk saya sebagai anggota DPR."

"Sudah kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, masih juga kita eksploitasi kemiskinan itu dengan bansos, demi pencitraan untuk mendapatkan dukungan politik dan ini sangat biadab, sangat tidak manusiawi, sangat di bawah standar moralitas kita sebagai pejabat publik dan saya percaya Pak Jokowi paham betul ini."

"Jadi kalau warga Yogya berpendapat bahwa bansos tersebut adalah sebagai bagian dari salah satu bentuk kampanye, saya katakan ya benar," paparnya. (*)