PINUSI.COM - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto menghargai langkah komunitas sepeda Bike to Work (B2W) Indonesia, yang menggugat Pemprov DKI Jakarta atas dugaan malapraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.
Wahyu meyakini, kebijakan yang dikeluarkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait jalur sepeda, telah mempertimbangkan kajian yang matang.
“Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tentu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat Kota Jakarta yang beragam,” ujar Wahyu, Rabu (21/2/2024).
Wahyu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta pasti akan memberikan klarifikasi secara terperinci kepada pihak Ombudsman, terkait laporan yang dilayangkan B2W Indonesia.
Dia menganggap positif, gugatan tersebut bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan di masa mendatang.
“Tapi saya usul agar lebih banyak energi digunakan untuk berdialog dan berdiskusi dengan instansi Pemprov terkait, untuk terwujudnya penyediaan fasilitas bersepeda yang lebih baik di Jakarta."
"Biar nggak, sedikit-sedikit gugat,” kata Wahyu.
Menurutnya, jalur sepeda merupakan alternatif prasarana transportasi yang sangat ramah lingkungan.
Di berbagai negara yang sukses menerapkan jalur sepeda, umumnya juga memiliki fasilitas transportasi publik yang sangat memadai.
Jalur sepeda juga perlu ditunjang dengan berbagai sarana pendukung yang baik, seperti fasilitas parkir, serta rambu-rambu yang memadai, maupun fasilitas untuk perbaikan ringan.
Di beberapa tempat, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan fasilitas tersebut untuk mempermudah pengguna sepeda berkendara.
“Pengguna sepeda adalah mereka yang paling dapat memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, terkait upaya-upaya perbaikan dan peningkatan jalur-jalur sepeda yang sudah ada maupun usulan-usulan jalur baru,” jelas Wahyu. (*)
.jpg)
