PINUSI.COM - Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan menilai, usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, tak bakal berjalan mulus.
Wacana interpelasi itu bahkan disebutnya berpotensi kandas di tengah jalan.
Menurut Hasyibulloh, peluang kandasnya hak angket terlihat kentara, setelah Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana negara beberapa hari lalu.
Pertemuan kedua tokoh itu, kata dia, merupakan sinyal kuat pembatalan hak angket.
"Pertemuan itu memberikan sinyalemen adanya upaya membatalkan proses hak angket di DPR," kata Hasyibulloh Mulyawan lewat keterangan tertulis yang diterima PINUSI.COM, Senin (26/2/20225).
NasDem dan sejumlah partai politik pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), sebelumnya sempat memberi sinyal dukungan atas hak angket yang digagas capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo itu.
Namun menurut Hasyibulloh, sinyal dukungan itu secara otomatis terbantahkan dengan pertemuan Jokowi-Surya Paloh.
Dia menyebut NasDem yang merupakan salah satu partai mayoritas di DPR, punya andil besar menentukan jalan tidaknya hak angket tersebut.
Jika NasDem menarik diri, maka kemungkinan besar PKB dan PKS juga bakal mengikutinya.
"Bila Nasdem dan partai lain yang hampir setengah suara mayoritas DPR bisa diamankan oleh presiden, artinya proses pengajuan hak angket otomatis tidak terjadi," ujarnya.
Ada pun partai politik pendukung Ganjar-Mahfud MD yang saat ini berada di Senayan hanya PDIP dan PPP.
Jumlah kursi dari kedua partai ini belum cukup mendorong interpelasi, mereka butuh sokongan partai di luar koalisi, dan harapan satu-satunya adalah pada NasDem, PKB, dan PKS.
Jika ketiga parpol ini tak sudi memberi dukungan, maka hak angket itu sekadar cerita yang tak bisa direalisasikan.
"PDIP setidaknya butuh setengah lebih kursi di DPR, jadi harus merangkul partai-partai di luar koalisi,” terangnya. (*)
