PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai pejabat negara mesti bersikap netral dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Anies mengatakan, hal itu perlu untuk menghindari anggapan pemanfaatan fasilitas negara demi kepentingan politik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, bersikap netral tidak membutuhkan upaya lebih untuk menjaga nama baik, ketimbang berpihak.
Pernyataan Anies itu sebagai respons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak dalam kontestasi politik nanti.
"Netral itu tidak perlu mengeluarkan effort apa pun, tapi kalau intervensi itu harus ada effort."
"Kalau mau terlibat itu harus ada effort khusus," kata Anies kepada wartawan di Bandara Udara Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024).
Oleh karenanya, Anies menilai pejabat pemerintahan akan lebih baik menjaga netralitasnya.
Sebab, netralitas berkaitan dengan sejarah masa depan, bukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
"Jadi menurut saya, sudah jalankan saja netralitas."
"Toh ini sedang menceritakan sejarah kok, bukan memenangkan salah satu," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, presiden boleh memihak dan ikut berkampanye dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres).
Jokowi juga menyebut, pejabat setara menteri pun boleh berkampanye dan memihak. Menurutnya, hal itu masuk dalam hak demokrasi warga negara.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Yang terpenting menurutnya, kampanye yang dilakukan pejabat pemerintahan tidak menggunakan fasilitas negara. Sejauh tidak memanfaatkan itu, Jokowi menilai pejabat boleh ikut berkampanye.
"Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ucapnya. (*)
.jpg)
