PINUSI.COM - Kritik keras terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sejumlah universitas di Indonesia terus berdatangan.
Kritik terbaru terhadap kepala negara datang dari alumni hingga guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Sama seperti kampus lain, Civitas Academica UIN Jakarta juga mendesak Jokowi bersikap netral pada Pilpres 2024, sebab dia dinilai condong memihak salah satu pasangan.
Saiful Mujani, salah satu guru besar sekaligus alumni UIN Jakarta mengatakan, selain mendesak netralitas Jokowi, pihaknya juga meminta Jokowi tak menggunakan negara untuk kepentingan politik di 2024.
Jokowi, kata Saiful Mujani, mesti memberi teladan baik di akhir masa jabatannya.
"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini, bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden."
"Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok, dengan mengatasnamakan kepentingan nasional."
"Jika situasinya terus seperti ini, dikhawatirkan bisa menimbulkan instabilitas nasional," kata Saiful Mujani ketika dihubungi, Senin (5/2/2024).
Jokowi, lanjut Saiful Mujani, seperti mengingkari pernyataannya sendiri.
Di berbagai kesempatan, Kepala Negara selalu mengimbau kepada masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan riang gembira, namun di sisi lain dia justru terang-terangan memihak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
"Namun hari demi hari, yang diperlihatkan adalah tindakan yang cenderung sebaliknya, menambah kepiluan dalam pelaksanaan pemilu/pilpres dan pengelolaan keadaban demokrasi kita," kritiknya.
Sebelumnya, sejumlah universitas negeri maupun swasta telah melayangkan kritik terhadap Jokowi, di antaranya Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Saiful Mujani melanjutkan, di akhir masa jabatannya ini, Jokowi sebaiknya sungguh-sungguh mengelola pemerintahan demi kepentingan nasional, bukan ikut berpolitik dan membuat kebijakan-kebijakan ganjil yang hanya pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
Menurut Saiful Mujani, apabila Jokowi terus-terusan mempertontonkan keberpihakannya pada capres tertentu, maka hal ini bakal menyulut gejolak di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan instabilitas nasional. (*)
