PINUSI.COM - Diskusi mengenai program makan siang gratis dalam rapat kabinet pemerintahan Joko Widodo, Senin (26/2/2024), mendapat kritik dari kubu calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Chico Hakim, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyatakan pembahasan program makan siang gratis dalam rapat kabinet Jokowi, dianggap melanggar etika.
Menurut Chico, pembahasan tersebut dianggap Presiden Jokowi sebagai upaya mengesankan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program tersebut, telah memenangkan Pilpres 2024.
Chico juga menegaskan, pembahasan ini dilakukan meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pasangan nomor urut 2 sebagai pemenang Pilpres 2024.
"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (28/2/2024).
Menurut Chico, tujuan dari pembahasan mengenai program makan siang gratis dalam rapat kabinet adalah untuk menciptakan kesan Prabowo-Gibran telah memenangkan Pilpres 2024, meskipun menurutnya belum ada kepastian mengenai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Presiden menyampaikan soal makan siang gratis itu hanyalah sebagai simbol bahwa beliau ingin mengatakan yang memenangkan pilpres ini adalah Prabowo-Gibran," ulas Chico.
Sementara, Billy David Nerotumilena, juru bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga menilai pembicaraan mengenai program Prabowo oleh pemerintah kurang pantas, karena Pemilu 2024 masih berproses.
“Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk."
"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih,” kata Billy melalui pesan singkat, Selasa (27/2/2024).
Billy juga merasa pembahasan tersebut kurang pantas, karena proses legislasi untuk pembahasan program makan siang gratis tersebut belum berjalan sama sekali.
Menurut dia, hal itu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat.
Billy juga menyebut hal itu menunjukkan bagaimana kepentingan politis sekelompok elite kerap didahulukanm dibanding problem nyata rakyat Indonesia.
Ia pun menyatakan publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang ada.
“Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum aja solusi konkretnya, belum lagi ke pertumbuhan ekonomi, apalagi pemenuhan janji-janji kampanye yang waktunya kurang dari setahun lagi,” papar Billy.
Program makan siang gratis Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, putra sulung Jokowi, dibahas dalam rapat kabinet terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Jokowi menyatakan, rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal 2025 dibahas dalam sidang, untuk menjadi jembatan hingga menjaga keseimbangan pembangunan, dengan tujuan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil pilpres 2024.
"Tapi ini juga kita sambil tunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum," cetus Jokowi saat sambutan dalam sesi terbuka sidang kabinet, Senin (26/2/2024).
Usai rapat kabinet, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kabinet Jokowi turut membahas soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
"Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," ucap Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna, dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu."
"Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," terang Muhadjir di Istana Presiden Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurut Muhadjir, pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam rancangan RAPBN serta APBN Perubahan.
Dengan demikian, katanya, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan lancar.
Namun, ia menegaskan rancangan anggaran program makan siang gratis masih bersifat pembahasan.
"Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smooth aja," beber Muhadjir. (*)
