PINUSI.COM - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan sistem demokrasi Indonesia tidak mengenal partai oposisi dan koalisi.
Di negara ini, kata Hasto, hanya ada partai di dalam dan luar pemerintahan.
Hal ini disampaikan Hasto sebagai respons atas desas-desus rekonsiliasi hubungan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto kabarnya bakal mengajak PDIP bergabung ke dalam pemerintahan.
"Kita memang tidak ada oposisi-oposisi,” kata Hasto usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Minggu (7/4/2024) malam.
Hasto mengatakan, sejauh ini partai moncong putih itu belum mengambil keputusan apa pun.
Mereka masih melakukan pertimbangan panjang, bergabung ke dalam lingkaran kekuasaan atau memilih di luar pemerintahan.
Hasto mengatakan keputusan ini sangat penting.
Untuk itu, internal PDIP harus memikirnya baik-baik, sebelum menerima atau menolak tawaran tersebut, di mana PDIP disebut-sebut bakal diberi jatah beberapa kursi menteri jika mau bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran
“Nantinya pada waktu yang tepat akan diputuskan," ucapnya.
Hasto melanjutkan, saat ini internal PDI P belum terlalu jauh mendiskusikan tawaran tersebut tersebut.
Dia mengatakan, pihaknya masih fokus mengungkap kecurangan Pilpres 2024, yang disebutnya melibatkan berbagai aparat negara, mulai dari TNI-Polri, kepala daerah, hingga kepala desa.
Hasto mengatakan, penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, mesti diungkap terang benderang, supaya kejadian ini tak terulang pada pemilu-pemilu mendatang.
"Itu sebagai skala prioritas," ucapnya.
Sebelumnya dikabarkan, presiden terpilih Prabowo Subianto dijadwalkan bakal bertemu ketua umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
Kedua belah pihak telah mengonfirmasi agenda tersebut.
Namun, rencana pertemuan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Megawati bersedia menemui Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang saat ini masih bergulir. (*)
