PINUSI.COM - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons santai usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang stagnan di DPR.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru mengebut hak angket, sebab masih menunggu hasil Pilpres 2024 yang bakal dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Waktunya masih panjang, ya. Pengumuman KPU saja belum,” kata Anies Baswedan kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).
Kendati tak mau terburu-buru, Anies memastikan proses membawa hak angket ke DPR terus dilakukan pihaknya.
Dia menolak merinci proses pengajuan hak angket yang dimaksud.
"Prosesnya berjalan terus sekarang. Hasil final pemilu saja belum keluar. Kita tunggu saja prosesnya," tuturnya.
NasDem, PBK dan PPP Berpotensi Berubah Haluan
Pengamat politik Badan Research dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Partai NasDem dan PPP berpotensi balik badan atas usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Indikasi kedua parpol ini berubah haluan terlihat jelas pada rapat paripurna ke-13 Pembukaan Masa Sidang IV 2023-2024, Senin (5/3/2024).
Kedua parpol beda kubu itu memilih bungkam ketika rekan koalisi mereka aktif menyuarakan hak angket.
“(NasDem-PPP) Masih mungkin untuk berubah haluan," kata Lili.
Lili mengatakan, selain kedua partai tersebut, PKB juga disebutnya masih berpotensi putar balik.
Dia mengatakan saat ini lobi politik di tingkat elite sedang gencar dilakukan.
Kubu pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berupaya keras mengambil hati parpol-parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk membatalkan hak angket.
Jika lobi politik itu mencapai kesepakatan, maka ketiga parpol ini sangat berpeluang membatalkan hak angket.
"Saya kira partai-partai kubu paslon nomor urut 2 dan pemerintah, pasti berusaha membendung agar hak angket batal.
Mereka mendekati parpol paslon 1 dan 3, seperti Nasdem, PKB dan PPP,” ulasnya.
Lili mengatakan, dari rekam jejaknya, ketiga partai politik ini memang lebih nyaman berada di dalam lingkaran kekuasaan, ketimbang berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi.
Sehingga, peluang ketiganya balik badan dan membatalkan hak angket sangat besar, apalagi ketiga parpol ini juga masih berstatus sebagai koalisi pemerintahan Jokowi, hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi.
"Selain masih bagian dari koalisi, tapi cenderung pilihan politiknya ingin masuk kekuasaan, tidak hendak menjadi oposisi, seperti PDIP dan PKS," paparnya.
Hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 diusulkan oleh kubu pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang didukung NasDem (59 kursi), PKB (58 kursi), dan PKS (50 kursi), serta kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP (128 kursi) dan PPP (19 kursi).
Di lain sisi, partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menolak angket pemilu, terdiri dari Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), Demokrat (54 kursi), dan PAN (44 kursi). (*)
