PINUSI.COM - Implementasi penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya bagi penyalahguna, hingga saat ini belum memiliki keseragaman.
Hal tersebut kemudian berimplikasi pada timbulnya berbagai permasalahan lainnya, salah satunya adalah over capacity di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Berangkat dari kondisi tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Australian Federal Police (AFP) menggelar Focus Group Discussion (FGD).
Dengan mengangkat tema 'Evaluasi dan Resolusi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Sinergitas Penegakan Hukum', FGD ini merupakan bentuk dari tindak lanjut MoU antara BNN RI dan AFP yang telah ditandatangani pada 2021 lalu.
"Penanganan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika melalui jalur hukum memerlukan sinergitas penegakan hukum dari aparat penegak hukum (APH) yang terlibat di dalamnya."
"Dan dalam proses ini, undang-undang telah mengatur adanya tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim hukum, yaitu Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham, serta tim medis yaitu dokter dan psikolog," kata Kepala BNN Marthinus Hukom saat membuka FGD.
Namun demikian, tujuan dari pembentukan TAT, menurut Kepala BNN, masih belum dapat terealisasi dengan baik, disebabkan adanya permasalahan teknis dan kelembagaan.
Salah satu masalah teknis tersebut diungkapkan oleh Jupriyadi selaku Hakim Agung di Mahkamah Agung, dan Mukti yang menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
