.jpg)
PINUSI.COM - Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, meminta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tidak merangkul partai politik yang selama ini koar-koar menuding Pilpres 2024 curang.
Menurut Adi, sudah sepantasnya parpol-parpol tersebut berada di luar pemerintahan dan mengambil posisi menjadi oposisi.
Dia juga meminta parpol-parpol tersebut tidak berharap jatah menteri dari pemenang Pilpres 2024.
Bahkan, Adi menegaskan haram hukumnya mereka yang menuding Pilpres 2024 curang, masuk ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Yang menuding Pilpres 2024 curang, haram bergabung dengan capres-cawapres terpilih,” tegas Adi, Kamis (25/4/2024).
Sejumlah parpol yang menjadi lawan Prabwo-Gibran yang disebut-sebut berpotensi gabung koalisi pemerintahan adalah NasDem dan PKB, yang pada Pilpres 2024 mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sedangkan dua parpol pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni PDIP dan PPP, juga dikabarkan bakal merapat ke koalisi pemerintahan.
Khusus untuk PDIP, saat ini komunikasi dengan Prabowo masih terus digodok.
Sikap partai ini bakal ditentukan setelah pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.
"Kau menuduh curang, tapi kau mau berkoalisi berharap jatah menteri dari pemenang yang kau tuduh curang," tutur Adi.
Tidak Efektif dan Sedot Anggaran Negara
Dihubungi terpisah, Prof Lili Romli, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menilai kabinet gemuk impian presiden terpilih Prabowo Subianto, bakal berdampak buruk pada performa pemerintah.
Menurutnya, kabinet yang kelebihan muatan hanya bikin kinerja kerja berantakan.
“Bisa jadi nanti tidak efektif, terjadi tumpang tindih program atau program-program yang ada tersebar, sehingga kemudian tidak tepat sasaran dan lain-lain,” kata Lili kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).
Prabowo Subianto ingin membentuk kabinet jumbo dengan merangkul semua pihak, termasuk partai politik yang menjadi lawannya pada Pilpres 2024, untuk masuk ke dalam kabinet kerjanya.
Prabowo yakin betul, dengan menyatukan semua elemen, maka seluruh agenda pemerintahan bakal tereksekusi dengan baik.
Intinya dengan melibatkan semua pihak, Prabowo merasa lebih gampang membangun bangasa.
“Konsekuensi merangkul partai-partai lain di luar KIM, akan berdampak pada obesitasnya struktur kabinet."
"Kabinet akan menjadi gemuk. Posisi menteri koordinator dan wakil-wakil menteri juga akan bertambah,” ujarnya.
Dampak buruk lain dari postur kabinet kerja gemuk, lanjut Lili, adalah soal anggaran negara yang bakal lebih banyak tersedot untuk membayar upah para pembantu presiden dan wakil presiden.
“Para menteri itu, selain memperoleh gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dana operasional menteri, juga (akan memperoleh) fasilitas-fasilitas lainnya, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas."
"Semua itu dibebankan pada keuangan negara,” tuturnya. (*)
