PINUSI.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jumat (15/3/2024).
Secara umum, pertemuan ini membahas perkembangan terkait jalannya program-program Kementerian ATR/BPN sepanjang 2024.
Sehubungan dengan pertemuan tersebut, AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN telah menentukan target capaian untuk program-program strategis, termasuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Sampai 2023, sudah 111 juta bidang tanah yang terdaftar, targetnya mencapai 120 juta bidang tanah di 2024 ini."
"Jadi masih ada sembilan juta bidang tanah yang dikejar, dan ini kita butuh dukungan."
"Sehingga kita sudah sampaikan kepada Ibu Sri Mulyani,” ujarnya kepada awak media usai pertemuan.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah mengejar capaian penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan total target sebanyak 2.000 RDTR se-Indonesia.
“Saat ini, dari 2.000 target sudah tercapai berkisar sebanyak 436 RDTR."
"Tentu ini butuh waktu dan dukungan anggaran. Ini juga sudah kami sampaikan,” ungkap AHY.
Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya menyelesaikan pendaftaran tanah di kabupaten dan kota, hingga dapat tercipta Kabupaten/Kota Lengkap.
“Kota/Kabupaten Lengkap ini adalah kota atau kabupaten yang sudah secara utuh (seluruh bidang tanahnya) tersertifikasi."
"Kita mau mengejar 104 kabupaten/kota Lengkap seluruh Indonesia, saat ini telah tercapai 13 kabupaten/kota Lengkap,” jelas AHY.
Menteri ATR/Kepala BPN pun berkomitmen memberantas mafia tanah.
Ia menyebut, aksi pemberantasan mafia tanah melalui Satgas-Anti Mafia Tanah ini tak hanya untuk memberikan keadilan bagi rakyat, namun juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara hingga berkisar Rp13 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan tersebut menyatakan, Kementerian ATR/BPN telah menyampaikan kinerja anggaran yang cukup baik, khususnya dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercapai melebihi target.
“Semoga Mas Agus dan jajaran Kementerian ATR/BPN dapat menjaga kinerja baik, karena ini sangat penting untuk membangun fondasi Indonesia ke depan,” ujarnya. (*)
