PINUSI.COM - Anggota DPD Sylviana Murni mengusulkan gubernur atau wakil gubernur DKJ memiliki unsur Betawi.
Hal ini disampaikan saat Panitia Kerja atau Panja DPR bersama pemerintah kembali menggodok Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).
"Ada satu solusi bagaimana kalau kita tetap mengolaborasikan demokratis, tapi di satu sisi kita perjuangkan masyarakat Betawi yang punya Jakarta."
"Caranya bagaimana? Ya saya melihat Papua ada OAP (orang asli Papua). Bahkan ada mudah-mudahan saya enggak salah, ada 14 anggota DPR wajib OAP," kata Sylvia dalam rapat.
Eapat tersebut juga dipimpin langsung oleh Ketua Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.
Slyvi mengatakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ditunjuk oleh partai, ada baiknya memiliki unsur Betawi.
Dia ingin masyarakat Betawi diberi kesempatan menjadi kepala daerah.
"Nah, kalau misalnya memang ditunjuk, tapi semua partai yang menunjuk pasangan-pasangan yang untuk berjuang ke pilkada ini ada kewajiban semacam kuota perempuan 20 persen."
"Tapi ini wajib wagubnya-kah, gubernurnya-kah, itu harus dari unsur Betawi," usul Sylvi.
Mpok Slyvi, panggilan akbarnya, juga menyertakan kriteria apa saja yang termasuk orang Betawi, salah satunya mereka yang aktif berkontribusi untuk Jakarta
"Pertama, orang Betawi itu adalah orang yang bapak dan ibunya asli Betawi."
"Kedua, ibunya saja atau bapaknya saja yang orang Betawi."
"Ketiga, mereka yang berkontribusi dan berprestasi yang sudah lama tinggal di Betawi dan memperjuangkan masyarakat Betawi."
"Kemudian, ada beberapa lagi, ada pemberian penghargaan kepada masyarakat Betawi, misalnya Pak Ketua bukan orang Betawi, tapi kalau berkontribusi banyak kepada orang Betawi, why not?" Beber mantan cawagub DKI Jakarta itu. (*)
