PINUSI.COM - Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif.
Hal ini merespons Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden."
"Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Herman juga meyakini Prabowo akan berbicara dengan seluruh pimpinan partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran terkait jatah menteri di kabinet Indonesia Maju.
Ia juga menekankan Prabowo sudah memiliki rumusan terkait pembagian jatah menteri untuk parpol pendukungnya.
"Saya kira Pak Prabowo sudah punya rumusannya lah, sudah punya rumusannya, dan ya sebaiknya memang yang menjadi hak prerogatif presiden," ujar Herman.
Herman juga meminta semua pihak menyerahkan kepada Prabowo untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi menteri.
"Ya biarkan Pak Prabowo untuk menentukan sikapnya, untuk mengambil keputusannya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berharap partainya mendapatkan 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara bertajuk Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) kemarin.
Awalnya, Airlangga mengatakan, 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Airlangga mengatakan hal ini membuktikan Partai Golkar menjadi partai yang paling terdepan dalam mendukung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. (*)
