PINUSI.COM - Guna mengatasi penurunan kualitas udara saat musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta mulai melakukan langkah antisipasi.
Para pemangku kepentingan dikumpulkan untuk merumuskan program antisipasi potensi penurunan kualitas udara.
Tak cuma di lingkungan Pemprov, DLH juga menggandeng pemerintah pusat, seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Elemen masyarakat, seperti organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hingga akademisi, pun turut diajak dalam pertemuan ini
“Isu polusi udara menjadi fokus Pemprov DKI sejak dua tahun ke belakang, sekarang benar-benar serius."
"Jakarta sangat concern terhadap pengendalian pencemaran udara, khususnya masalah polusi."
"Isu lingkungan hidup memang menjadi Isu global,” kata Kepala DLH Jakarta Asep Kuswanto.
Hal tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU), yang mencantumkan road map isu penyelesaian masalah udara di Jakarta hingga 2030.
Karena menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jakarta, sudah berorientasi kepada lingkungan hidup.
“Prioritas pembangunan di Jakarta 5 tahun ke depan, 7 prioritasnya ada di bidang pembangunan lingkungan hidup,” bebernya.
Ia pun menyebut, setelah tak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta memiliki tantangan besar dalam mengelola lingkungan hidup.
“Dengan ditarik dan dihilangkannya status ibu kota dari Jakarta, maka tuntutan Jakarta menjadi kota mandiri Itu semakin kuat."
"Jakarta harus mampu membiayai semua kebutuhan perencanaannya secara mandiri,” papar Asep.
Menurunkan Emisi di Musim Kemarau
Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca BMKG Albert Nahas, memprediksi Jakarta akan memasuki musim kemarau pada Mei 2024, dan akan mencapai puncaknya pada Juni 2024.
Selain itu, ia mengatakan dampak fenomena iklim global juga memiliki pengaruh terhadap PM2.5, yang merupakan salah satu partikel polutan.
“Fenomena iklim global bisa memengaruhi iklim di Indonesia, yang juga berakibat ke kondisi PM2.5, di antaranya adalah El Nino, La Nina, dan Dipole Mode Positif/Negatif,” jelasnya.
Ia menjabarkan, La Nina memengaruhi konsentrasi PM2.5 di Indonesia, dan membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah timur dan barat, berdasarkan respons PM2.5 terhadap La Nina.
“Salah satu dampaknya adalah konsentrasi PM2.5 cenderung tinggi pada malam hari hingga pagi hari, dan rendah pada siang hari,” ungkap Albert.
Albert juga menegaskan, bagaimanapun kondisi iklim global yang terjadi, kualitas udara akan bergantung terhadap sumber emisi di wilayah tersebut.
Sementara, Project Manager untuk Clean Air Catalyst dari World Resources Institute (WRI) Indonesia Satya Budi Utama mengatakan, pertemuan pemangku kepentingan ini merupakan salah satu langkah tepat di level pengambil kebijakan.
“Pemprov DKI belajar dari kejadian tahun 2023."
"Agar pemerintah siap mengantipasi situasi di mana ada pengaruh panjang polusi udara karena panjangnya musim kemarau,” ujar pria yang biasa disapa Tomi itu.
Ia menyebut inisiatif semacam ini bisa mempersiapkan banyak pemangku kepentingan untuk mengupayakan mitigasi dan antisipasi penurunan kualitas udara.
Menurut Tomi, seharusnya pemerintah bersinergi dengan berbagai pihak dalam merespons perubahan iklim, salah satunya dengan bersinergi mengantisipasi polusi dari emisi sektor transportasi.
“Sejalan dengan strategi pengendalian pencemaran udara, sebenarnya yang kami lakukan sekarang adalah mengupayakan antisipasi terhadap pengurangan polusi, meskipun sektornya ada transportasi."
"Ini bukan hanya dikerjakan oleh satu pihak saja,” beber Tomi.
Saat ini, pihaknya terus mengkaji pengembangan kawasan rendah emisi serta mendorong terjadinya perubahan atau transisi, dari penggunaan kendaraan pribadi ke dalam sistem transportasi umum di Jakarta.
“Ini merujuk pada perilaku di mana individu atau masyarakat secara bertahap meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi mereka, dan beralih ke menggunakan transportasi umum untuk perjalanan mereka di Jakarta,” imbuhnya. (*)
