PINUSI.COM, BALIKPAPAN - Mundurnya Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tak begitu mengejutkan. Demikian perspektif aktivis Forum Peduli Teluk Balikpapan.
"Dari awal proyek pemindahan ibu kota negara ini memang dipaksakan," jelas Koordinator FPTB, Husein Suwarno kepada Pinusi.com, Rabu (5/6).
Dari segi pembiayaan misalnya. Janji Presiden Jokowi bakal menggunakan investasi untuk IKN belum terbukti. Megaproyek senilai Rp466 triliun ini masih terpusat dengan APBN.
"Sampai-sampai para pekerja hingga ketua badan otorita IKN mengeluh soal gaji," jelas Husein.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur sebagai kepala dan wakil Otorita IKN. Selama menjabat, gaji Bambang menembus Rp172 juta per bulan. Belum lagi dana operasionalnya yang mencapai Rp178 juta.
Namun medio 2023 gaji itu pernah telat 11 bulan lamanya. Spekulasi bermunculan. Mafhum, baik Bambang bahkan Presiden Jokowi pun tak mengungkap gamblang alasannya.
Selain gaji, publik juga menerka-nerka alasan lain Bambang mundur. Apalagi kalau bukan target yang dicanangkan terlampau ambisius.
Seperti halnya untuk segera bisa dipergunakan dalam upacara 17 Agustus, pemindahan kementerian berikut dengan ASN-nya.
Husein tak kaget. Belum lagi banyaknya persoalan konflik lahan antara masyarakat lokal dengan IKN.
"Ini menjadi beban berat yang dipikul oleh ketua dan wakilnya di OIKN," jelasnya.
Belum lagi persoalan lingkungan. Megaproyek IKN, kata Husein, cenderung ugal-ugalan. Membabat hutan mangrove di Teluk Balikpapan dan menghilangkan habitat satwa langka, seperti Bekantan.
Tak cuma satwa. Belum hilang di ingatan, megaproyek ini juga menimbulkan konflik sosial. Paling membekas ialah penangkapan sembilan warga adat buntut pembangunan bandara VVIP IKN.
Sejak awal Husein dkk memang banyak menyoroti fungsi dan kinerja dari Otorita IKN itu. Yang mana banyaknya proyek ugal-ugalan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial.
Sederet hal itu yang baru nampak di permukaan saja. Husein yakin masih ada konflik lain yang melatari pengunduran diri kepala Otorita IKN.
"Kami meminta untuk segera dievaluasi kinerja dan fungsi badan otorita IKN," sambungnya. Terkhusus megaproyek IKN. Husein meminta pemerintah memperhatikan betul dua hal.
"Pertama soal keselamatan warga dan kedua layanan fungsi alam," jelas Husein.
