PINUSI.COM - Dua partai politik pengusung utama pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak kompak dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak semua gugatan mereka pada sengketa Pilpres 2024.
Kedua partai itu adalah PDIP dan PPP.
Perbedaan sikap kedua partai pengusung utama capres-cawapres nomor urut 3 itu tampak sangat mencolok, dan saling berseberangan.
PPP memilih legawa menerima putusan MK, namun PDIP justru sebaliknya.
MK dikritik dan diserang habis-habisan oleh partai politik pimpinan Megawati Sukarnoputri itu. PDIP menjadi sangat agresif.
Partai politik yang bermarkas di Menteng, Jakarta Pusat itu bahkan menyambut putusan MK dengan pernyataan-pernyataan keras.
Putusan MK bahkan disebut sebagai pintu masuk menuju masa depan Indonesia yang penuh kegelapan demokrasi.
Bagi PDIP, kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024, melalui cara-cara curang dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi, selamat datang otoritarian demokrasi."
"Demokrasi prosedural lemahkan legitimasi pemerintahan ke depan, nama hakim MK tercatat dalam sejarah bangsa, legalkan abuse of power Presiden," kata Sekretaris PDIP Hasto Kristiyanto setelah mendengar putusan MK, Selasa (23/4/2023).
Hasto menilai, putusan MK ngawur dan tak berlandaskan pertimbangan hukum yang jernih.
Para majelis hakim juga disebutnya telah mengabaikan nurani mereka dengan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) secara ugal-ugalan.
"Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui abuse of power Presiden Jokowi."
"PDI Perjuangan mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," tutur Hasto.
Di sisi lain, rekan sekoalisi PDIP, PPP justru memberi komentar yang mendinginkan tensi panas jelang.
PPP dengan besar hati mengakui kekalahan mereka, dan memberi selamat kepada Prabowo-Gibran usai tuntutan Ganjar-Mahfud ditolak MK.
“Kami menyampaikan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran,” ujar Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi.
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan, keputusan MK bersifat final dan mengikat.
Karenanya, kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 sudah tak bisa diutak-atik lagi.
“PPP menghormati hasil PHPU Pilpres, karena keputusan MK merupakan final dan terakhir,” imbuhnya.
Dengan keluarnya putusan MK yang menolak gugatan pihaknya, Awiek mengatakan hal itu juga menjadi tanda berakhirnya proses Pemilu 2024.
Untuk itu, dia meminta seluruh elemen bangsa bersatu kembali mebangun negri ini.
“Putusan MK ini menjadi bagian terakhir dari rangkaian pemilu presiden dengan segala dinamikanya."
"Saatnya semua elemen bangsa Indonesia bersatu untuk membangun negeri dengan semangat persatuan dan kesatuan.”
“Proses persidangan di MK telah memberikan contoh yang baik dalam penyelesaian sengketa kepemiluan yang juga dibarengi dengan kedewasaan sikap politik masyarakat."
"Setelah putusan MK, maka akan dilanjutkan penetapan pemenang pilpres oleh KPU, dan puncaknya pelantikan presiden-wakil presiden pada 20 Oktober,” beber Awiek. (*)
