PINUSI.COM, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menepis anggapan izin usaha tambang yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan karena politik balas budi.
Sebelumnya, Bahlil mengaku sempat mendapatkan kritik habis-habisan mengenai pemberian IUP yang hanya didominasi pengusaha nasional dan pengusaha asing.
"Sekarang kita kasihkan IUP ke oramas keagamaan ribut pula. Maunya apa sih!," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Ia menolak anggapan IUP untuk ormas keagamaan sebagai politik balas budi kepada Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, ia meminta agar tidak mendiskreditkan ormas besar seperti NU. Sebab, NU memiliki sejarah panjang membela negara.
"Saya tidak mau dikait-kaitkan karena ibu saya NU. Saya dulu sekolah SMPPK saya juga harus bijak dan semua agama di republik ini punya hak yang sama yang sudah diakui. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dan harus proporsional," bebernya.
Bagi Bahlil politik balas budi akan masuk akal bila IUP tersebut diberikan sebelum terselenggaranya Pilpres 2024. Selain itu, izin IUP tersebut diberikan kesempatan yang sama kepada ormas keagamaan lainnya. Temasuk dari perwakilan Kristen, Protestan, Hindu dan Budha.
Terlebih, kata Bahlil, pasangan Prabowo-Gibran telah mengantongi 58 persen suara nasional di Pilpres 2024. Ia menegaskan IUP untuk ormas keagamaan merupakan itikad baik dari pemerintah di bawah Presiden Jokowi karena menghargai jasa ormas keagamaan.
"Jadi mohonlah, kalau sudah selesai ya selesailah. Itu lebay," jelasnya.
