PINUSI.COM - Jika beberapa hari yang lalu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menggelar acara serah terima kunci rumah subsidi bagi para guru yang ada di beberapa provinsi, kali ini program tersebut menyasar untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
Sebanyak 30 ribu unit rumah subsidi akan segera disediakan oleh pemerintah setelah Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan secara resmi melakukan pendatanganan kerjasama (MoU) antar kedua belah pihak.
"Kegiatan MoU ini kita jalankan sebagai jembatan antara niat baik bapak Presiden Prabowo kepada rakyat Indonesia khususnya bidan, perawat dan juga tenaga kerja kesehatan. Perawatnya 15 ribu, bidannya 10 ribu dan tenaga kesehatannya 5 ribu. Sebuah kolaborasi lintas sektor untuk membantu para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau," ucap Menteri PKP Maruarar.
"Jadi kita berterima kasih, kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikaliin 80 meter persegi, bapak Ibu ini mesti disiapin 2.4 juta meter persegi tanah disediakan oleh Pak Presiden dan Pak Ara. Lalu kalau dikaliin 160 juta itu ada Rp 4.8 Trilyun yang disediakan oleh mereka," kata Menkes Budi.
Program 3 juta rumah yang diperuntukan buat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan mulai dari 7 juta hingga 8 juta rupiah, Menteri PKP Maruarar memaparkan bahwa agar bantuan pemerintah tepat sasaran, maka pihaknya selalu menggunakan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan skema pembayaran melalui KPR bersubsidi (FLPP), dimana bunga nya hanya sebesar 5 persen, tenor cicilan hingga 20 tahun, type 36, serta luas tanah sebesar 60 memang sangat diminati oleh berbagai segmen masyarakat terutama di menengah kebawah. Dan untuk mempercepat program perumahan bagi masyarakat khususnya pada profesi nakes, saat ini yang sudah teralokasi kurang lebih ada 160.260 unit.
"Supaya jangan ada lagi yang tidak tepat sasaran karena kita punya APBN yang terbatas, saya sangat dibantu oleh ibu Kepala BPS dengan datanya yang cepat, dan diupdate setiap 3 bulan. Data kemarin tanggal 3 Februari nanti akan diupdate lagi tanggal 3 Mei jadi itulah pegangan kita sebagai pemerintah," papar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di acara pendatanganan nota kesepahaman (MoU) di gedung Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (27/3/2025).
"Terima kasih atas nama 1,3 juta nakes. Saat ini untuk jumlah perawat itu 780 ribu, bidan 540 ribu, serta 38 ribu tenaga kesehatan. Pendaftaran masuk ada 42 ribu pak, kemudian kalau kita lihat, yang sudah memenuhi syarat kan ini karena harus berpenghasilan rendah itu ada 37 ribu dan dari yang sudah dipenuhi 30 ribu," jelas Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
Lebih lanjut, Menkes Budi pun mengungkapkan bahwa ada persyaratan lain yang juga wajib harus dipenuhi bagi para nakes apabila ingin memiliki rumah dari bantuan pemerintah selain masuk dalam kategori MBR. Karena berdasarkan data yang ada mulai dari tanggal 20 Oktober hingga hari ini sudah terbangun kurang lebih 141.296 unit rumah baik yang masih dalam proses pembangunan, akat dan sudah tersalur pembiayaannya.
Sementara itu, disisi lain pemerintah sendiri memang memandang penting peranan tenaga kesehatan dalam pembangunan kesehatan nasional, oleh sebab itu diharapkan dengan kolaborasi ini bisa menjadi bagian daripada percepatan upaya pemerataan pembangunan.
"Sebenarnya di semuanya bisa ambil rumah subsidi. Yang penting nomor pertama, dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah itu sekitar 7 juta kalau dia hidup sendiri, atau 8 juta kalau dia hidup berkeluarga. Nomor dua, yang penting ini harus rumah pertama. Jadi kalau dia sudah punya rumah, enggak boleh," jawab Menkes Budi kepada redaksi PINUSI.COM.
"Saya minta tanggal 28 kita sudah melakukan serah terima kepada bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat. Jadi kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang tepat," tutup Maruarar.
