PINUSI.COM - Di acara ke 2 pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat tentang pembahasan kuota bantuan perumahan dan FLPP, Maruarar Sirait selaku Menteri PKP mengungkapkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak membutuhkan rumah subsidi dari pemerintah.
Dengan mekanisme pembayaran KPR subsidi (FLPP) serta bantuan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) maka pemberian bantuan untuk masyarakat di Jabar bisa tepat sasaran.
"Saya ingin mengatakan harapan yang terbaik adalah untuk menyediakan rumah bersubsidi bagi rakyat. Kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan sosial seperti ini bisa tepat sasaran maka kita bekerjasama dengan BPS, sudah dikeluarkan data yang terbaru tanggal 3 Februari pak Deddy," ucap Menteri PKP Maruarar.
"Kalau kita lihat dari pengalaman ya pak, selama ini paling banyak serapannya ada di Jawa Barat karena ada 50 juta orang dari total jumlah keseluruhan penduduk di seluruh Indonesia 280 juta jiwa, jadi sekitar 19-18 persennya," ungkapnya.
Lebih lanjut Menteri PKP Maruarar menjelaskan sesuai dengan tema Presiden Prabowo, sebagai bangsa yang besar maka untuk program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah untuk rakyat harus dilakukan secara gotong-royong. Bersama-sama saling membantu dalam penyediaan rumah bersubsidi tapi tidak menggunakan dana dari APBN.
Dan sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan usulan kepada Menteri PKP Maruarar terkait soal pembangunan rumah bersubsidinya dalam bentuk rumah panggung bagi masyarakatnya yang bermukim di daerah rawan longsor dan banjir dimana ketinggian airnya sudah mencapai kepala orang dewasa.
"Kita jelaskan, sudah mulai ada pembangunan rumah-rumah CSR dari perusahaan-perusahaan swasta sehingga untuk menjalankan program ini, itu tanpa APBN. Karena Presiden Prabowo pro kepada masyarakat, pihak kementerian PKP sudah mengalokasikan masing-masing 20 ribu unit rumah untuk guru, petani, petugas kesehatan, buruh, dll," jelas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Rabu (26/3/2025).
"Saya mengusulkan kepada pak Menteri agar pembangunan perumahannya mempertimbangkan aspek lingkungan. Rumah panggung itu termasuk rumah-rumah tradisional yang sangat dibutuhkan pada beberapa daerah rawan longsor dan banjir. Nah rumah-rumah tradisi ini bisa hidup disitu tanpa merusak tanahnya dan lingkungan. Ini yang harus kita lakukan," usul Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri PKP.
Usulan yang dikemukakan oleh Gubernur Jabar pada saat pertemuan yang juga dihadiri Wagub Kalimantan Timur, Walikota Bekasi, Kepala Tapera, Bupati Subang, Bupati Purwakarta serta jajaran Kementerian PKP, diterima dengan baik oleh Menteri PKP Maruarar. Karena menurutnya, rumah panggung dan apung memang sudah didirkan sewaktu Presiden Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan.
"Masukannya dari pak Gubernur untuk program ini saya sangat menghargai sekali komunikasi kita dan kerjasamanya. Belajar dari pak Presiden yang kasih contoh sama saya karena beliau sudah membangun rumah panggung dan apung di Muara Angke dan Kalimantan Selatan sewaktu jadi Menteri Pertahanan, membantu rakyat disana. Rumah tradisi bagus itu, masih ada sebagian yang belum mendapatkannya," tutupnya.
