PINUSI.COM -Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Pemeriksaan ini dilakukan pada Kamis (13/3) pukul 10.00 WIB.
Ahok Penuhi Panggilan Kejagung
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa Ahok akan memberikan kesaksian terkait perkara ini. “Iya betul, sesuai jadwal rencananya besok (hari ini),” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3).
Ahok sendiri telah menerima surat pemanggilan sejak Selasa (11/3) dan menyatakan akan memenuhi panggilan tersebut. “Iya benar (dipanggil), saya akan hadir. Sudah terima (surat) dari kemarin,” jelasnya.
Baca Juga: Promo iBox Spesial Ramadan 2025: Diskon dan Harga Terbaru iPhone di Indonesia
Kerugian Negara Mencapai Rp193,7 Triliun
Kasus ini telah menyeret sembilan tersangka yang terdiri dari enam pegawai PT Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka utama dalam perkara ini adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kejagung mengungkapkan bahwa dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, dengan total mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya sebagai berikut:
Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri: Rp35 triliun
Kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker: Rp2,7 triliun
Kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker: Rp9 triliun
Kerugian pemberian kompensasi (2023): Rp126 triliun
Kerugian pemberian subsidi (2023): Rp21 triliun
Modus Korupsi yang Merugikan Negara
Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol dalam melakukan impor minyak mentah yang tidak sesuai prosedur dan mengolahnya secara tidak semestinya. Akibat tindakan ini, harga bahan bakar minyak (BBM) yang dijual ke masyarakat mengalami kenaikan signifikan.
Untuk mengatasi dampak dari praktik korupsi ini, pemerintah akhirnya harus mengalokasikan subsidi dan kompensasi yang lebih besar dari APBN, yang pada akhirnya membebani keuangan negara.
Dampak Kasus Korupsi Terhadap Pertamina dan Ekonomi Nasional
Skandal korupsi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada stabilitas harga BBM di Indonesia. Implikasi ekonomi dari kasus ini meliputi:
Kenaikan Harga BBM: Karena penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah, harga BBM di pasar domestik meningkat.
Beban Fiskal yang Meningkat: Subsidi dan kompensasi yang diberikan pemerintah semakin membebani anggaran negara.
Menurunnya Kepercayaan Publik: Skandal ini mencoreng citra Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab atas ketahanan energi nasional.
Pemeriksaan terhadap Ahok oleh Kejagung menjadi salah satu langkah penting dalam mengusut tuntas kasus ini. Dengan total kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, diharapkan kasus ini dapat diungkap secara transparan dan para pelaku yang bertanggung jawab mendapatkan sanksi yang sesuai.