PINUSI.COM - Ketegangan dalam internal PDI-P semakin terlihat setelah sejumlah kepala daerah memperlihatkan sikap berbeda dalam mengikuti retreat yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah lainnya akhirnya bergabung dalam retreat, sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, dan beberapa kepala daerah lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Pramono Anung Hadiri Retreat di Hari Keempat
Pramono Anung tiba di Akmil Magelang pada Senin (24/2/2025) pukul 13.05 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Keputusannya untuk menghadiri retreat ini disebut sebagai hasil dari berbagai pertimbangan matang.
"Saya, Gubernur Jakarta, bersama Pak Wali Kota Yogyakarta dan 17 kepala daerah lainnya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti retreat hari ini," ujar Pramono di Magelang.
Namun, Pramono enggan mengungkapkan alasan keterlambatannya dalam mengikuti acara tersebut. Ia menegaskan bahwa komunikasi dengan Megawati dan DPP PDI-P tetap berjalan baik dalam pengambilan keputusan ini.
"Apa pun keputusan yang saya ambil, tetap berada dalam koordinasi dengan Ibu Megawati dan DPP Partai. Semua sudah dipertimbangkan dengan matang," tambahnya.
Koster dan Sejumlah Kepala Daerah Memilih Menunggu Arahan
Di sisi lain, Wayan Koster dan beberapa kepala daerah dari Bali tetap memilih untuk tidak hadir dalam retreat, sejalan dengan instruksi Megawati. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengungkapkan bahwa mereka masih menunggu arahan lebih lanjut.
"Pak Bupati (Sutjidra) tetap berada di Magelang sambil menunggu instruksi lebih lanjut dan terus berkoordinasi terkait pelaksanaan retreat," kata Supriatna.
Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dari Bali tidak ikut serta dalam retreat kali ini.
"Hanya daerah Bali yang belum bergabung dalam retreat ini," ujar Masinton.
Retreat Ditunda, Bukan Bentuk Pembangkangan|
Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai perbedaan sikap ini sebagai hal yang lumrah dalam dinamika internal partai. Menurutnya, keputusan sebagian kepala daerah untuk menunda kehadiran di retreat berkaitan dengan konsolidasi internal yang sedang berlangsung, terutama setelah penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto.
"Situasi ini wajar terjadi, apalagi ketika sekjen partai mereka ditahan. Mereka tentu harus bersiap dan melakukan konsolidasi. Kebetulan, waktunya bersamaan dengan retreat di Magelang," jelas Yunarto.
Ia juga menegaskan bahwa ketidakhadiran sejumlah kepala daerah bukan merupakan aksi boikot.
"Dalam surat resminya, tertulis bahwa mereka berada dalam posisi siaga menunggu 'Commander Call'. Artinya, jika dibutuhkan, mereka harus siap untuk rapat. Jadi, ini lebih kepada kondisi siaga satu, bukan bentuk pembangkangan," lanjutnya.
Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang akhirnya menghadiri retreat, Yunarto menilai bahwa keputusan ini tetap dalam koridor komunikasi dengan Megawati.
"Pramono Anung sudah berkomunikasi dengan Ibu Megawati sebelum menghadiri retreat. Ini menunjukkan bahwa keputusannya sudah dikonsultasikan dan tidak menjadi masalah di internal partai," jelasnya.
Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu arahan. Apakah mereka akan bergabung dalam gelombang kedua retreat atau tetap mempertahankan sikap menunggu instruksi dari Megawati?
"Jika kepala daerah yang belum ikut akhirnya bergabung dalam gelombang kedua, maka ini semakin menguatkan bahwa keputusan mereka lebih kepada strategi internal, bukan aksi boikot," tutup Yunarto.
Dinamika ini kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan respons resmi PDI-P terhadap kepala daerah yang belum mengikuti retreat. Keputusan akhir mengenai keterlibatan mereka akan sangat bergantung pada strategi internal partai dalam menghadapi situasi politik yang sedang berlangsung.
