PINUSI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun 2025 tidak akan berdampak pada gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepastian ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (13/2/2025).
Fokus Efisiensi pada Belanja Barang dan Modal
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Beberapa pos anggaran yang dikurangi antara lain perjalanan dinas (Perjadin), alat tulis kantor (ATK), acara seremonial, serta pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek-Diklat). Sementara itu, belanja gaji tetap dipertahankan tanpa pemotongan.
“Kami tidak melakukan efisiensi pada belanja gaji, tetapi belanja barang dan belanja modal kami tinjau dengan sangat ketat untuk memastikan efisiensi yang optimal,” ujar Sri Mulyani.
Dampak Efisiensi terhadap Penerimaan Negara
Mantan pejabat Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu tugas utama Kemenkeu dalam mengumpulkan penerimaan negara. Sistem keuangan yang sudah berjalan seperti Indonesia National Single Window (INSW), Coretax, serta CEISA tetap berfungsi tanpa gangguan meskipun terjadi pemangkasan anggaran.
“Kemenkeu memiliki peran vital dalam mengumpulkan penerimaan negara. Oleh karena itu, efisiensi dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat tugas utama kami,” tambahnya.
Pemangkasan Anggaran untuk Seremonial dan Perjalanan Dinas
Salah satu fokus utama efisiensi anggaran adalah penghapusan berbagai kegiatan seremonial. Pos belanja untuk percetakan, souvenir, banner, dan konsumsi rapat dihapuskan, sehingga terjadi penghematan signifikan. Efisiensi di sektor ini mencapai Rp 58,2 miliar dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 298,5 miliar.
Selain itu, perjalanan dinas juga dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kegiatan esensial yang berkaitan dengan tugas negara. Anggaran perjalanan dinas yang semula sebesar Rp 1,526 triliun kini dipangkas menjadi Rp 708,97 miliar.
Digitalisasi Pelatihan dan Optimalisasi Aset Negara
Dalam upaya efisiensi, semua pelatihan dan Bimtek akan dialihkan ke metode daring, sehingga biaya dapat ditekan tanpa mengurangi efektivitas program. Sri Mulyani juga menekankan optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara (BMN), termasuk ruang kantor yang akan digunakan secara bersama untuk menghindari pemborosan anggaran.
“Penggunaan fasilitas kantor dilakukan secara berbagi pakai, dan tidak ada lagi ruang-ruang tersendiri yang tidak dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.
