PINUSI.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung misi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, salah satunya dengan fokus pada ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Dalam perjalanan 100 hari pertama Kabinet Merah Putih, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri terus diperkuat untuk memastikan stabilitas ekonomi dan sosial di tengah tantangan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah prioritas utama. "Program utama terkait ketahanan pangan bertujuan menjaga harga pangan serta mendorong swasembada pangan," ungkapnya dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2025 di Jakarta. Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat produksi dalam negeri, dan menjaga ketersediaan pangan.
Selain ketahanan pangan, sejumlah kebijakan strategis telah diluncurkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan ini meliputi peluncuran paket stimulus ekonomi, kenaikan UMP 6,5%, penghapusan utang macet UMKM, hingga program penurunan harga tiket libur Nataru untuk meringankan beban masyarakat. Pemerintah juga memperpanjang kebijakan penyimpanan DHE Sumber Daya Alam di dalam negeri sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat.
Airlangga optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh 8% pada tahun 2028, berkat peningkatan investasi dan diversifikasi pasar internasional. "Sinergi antara Pemerintah, TNI, Polri, dan sektor usaha sangat penting dalam menghadapi tantangan global," ujarnya. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada TNI-Polri atas dedikasi mereka dalam menjaga stabilitas yang menjadi landasan pembangunan ekonomi.
Dalam mengendalikan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berhasil menurunkan inflasi ke angka 1,5%, jauh lebih rendah dari sebelumnya. Ini menjadi bukti konkret kontribusi TNI-Polri dalam menjaga kestabilan ekonomi. Di sisi lain, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh upaya pemberantasan praktik penyelundupan yang merugikan ekonomi, dengan sinergi TNI-Polri yang mencegah masuknya barang ilegal di berbagai sektor, termasuk perikanan dan pertanian.
Pemerintah juga terus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan total 24 kawasan yang berhasil menarik investasi sektor strategis seperti manufaktur, ekonomi digital, dan pendidikan. Hingga 2024, KEK telah mencatatkan investasi sebesar Rp256,7 triliun dan membuka peluang kerja bagi lebih dari 156.000 orang.
Partisipasi Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi global seperti BRICS, OECD, RCEP, dan CPTPP juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing nasional. "Investasi dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat untuk menarik investasi lebih banyak lagi," ujar Airlangga.
Dengan dukungan TNI-Polri dan langkah strategis yang telah diambil, Pemerintah Indonesia optimis dapat menghadapi tantangan ekonomi global dan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif serta stabil untuk kesejahteraan rakyat.
