PINUSI.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini tengah menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, yang telah menimbulkan protes dari masyarakat. Pagar yang diduga dibangun tanpa izin tersebut menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan, dan KKP telah memanggil sejumlah nelayan yang diduga mengetahui siapa pelaku di balik pemasangan pagar tersebut.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kepada kelompok nelayan yang sebelumnya muncul di media dan mengaku terlibat dalam pemasangan pagar laut. Namun, mereka tidak bisa hadir pada pertemuan yang dijadwalkan minggu lalu dan meminta untuk dijadwalkan ulang. KKP pun merencanakan pertemuan baru pada pekan ini, tepatnya pada tanggal 20 Januari 2025.
Doni menegaskan bahwa KKP berfokus pada penegakan sanksi administratif terkait pelanggaran tersebut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana dalam pembangunan pagar laut, KKP akan menyerahkan penyelidikan lebih lanjut kepada pihak berwajib. "Sanksi yang kami terapkan bersifat administratif, berupa denda. Jika ada unsur pidana, kami akan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum," ujar Doni.
Selain itu, KKP juga sedang berupaya untuk mengidentifikasi siapa pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas proyek pagar tersebut. Hal ini penting agar pemilik yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar dan melakukan restorasi sesuai dengan ketentuan, bukan negara. "Kami ingin memastikan bahwa pemilik proyeklah yang melakukan pembongkaran dan restorasi, bukan negara yang harus menanggung beban itu," tambah Doni.
Pembongkaran pagar laut yang dianggap merugikan masyarakat nelayan ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengonfirmasi bahwa pembongkaran akan dilanjutkan, berdasarkan perintah langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Pembongkaran ini dilakukan karena keberadaan pagar tersebut menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan di perairan tersebut.
"Pagar laut ini menghambat akses masyarakat untuk mencari ikan. Oleh karena itu, pembongkaran dilakukan agar nelayan dapat kembali mengakses laut dan melaksanakan kegiatan perikanan mereka," ungkap Jenderal Agus.
Pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh TNI diharapkan dapat mengembalikan hak nelayan untuk mengakses sumber daya laut secara bebas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. KKP pun akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan berlanjutnya penyelidikan dan pembongkaran, diharapkan masyarakat dapat segera menikmati kembali akses laut yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Pemerintah pun akan memastikan bahwa kasus ini diselesaikan dengan tepat agar tidak ada pihak yang merugikan nelayan dan masyarakat.
