PINUSI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap wacana penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat. Menurut Tito, sistem demokrasi perwakilan melalui anggota legislatif di DPRD lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung.
"Sejak lama saya menyampaikan bahwa pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD, adalah opsi yang layak dipertimbangkan. Demokrasi tidak selalu berarti langsung; ada juga demokrasi perwakilan. Pilkada melalui DPRD juga bagian dari demokrasi perwakilan," ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Tito menyoroti tingginya biaya pelaksanaan pilkada langsung. Ia menilai bahwa anggaran besar yang digunakan untuk pesta demokrasi tersebut bisa lebih efektif jika dialihkan untuk kebutuhan lainnya.
"Biaya untuk pilkada langsung sangat besar. Dengan melibatkan DPRD, kita bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Ini tentunya menjadi opsi yang lebih hemat," tambahnya.
Meski mendukung wacana ini, Tito menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan parlemen. Proses legislasi, termasuk pembahasan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kajian lebih lanjut akan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, akademisi, dan Kementerian Dalam Negeri.
"Kita akan adakan rapat dengan berbagai pihak untuk menentukan langkah terbaik. Semua masih dalam proses kajian," jelas Tito.
Wacana penghapusan pilkada langsung sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sebelumnya mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya biaya politik di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pilkada. Ia membandingkan sistem pemilihan kepala daerah di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang dinilai lebih efisien.
Menurut Prabowo, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa menjadi solusi untuk menghemat anggaran negara. Dana yang biasanya dialokasikan untuk pilkada langsung dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
"Kita perlu belajar dari negara lain. Dengan pilkada melalui DPRD, kita bisa memangkas biaya dan mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas," kata Prabowo. (*)
