.jpeg)
PINUSI.COM - Sejumlah partai politik mulai menawarkan tempat bagi Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), setelah ia dikabarkan tak lagi dianggap sebagai bagian dari PDI-P, partai yang telah membesarkan namanya. Tawaran ini datang dari berbagai partai, mulai dari PAN, Partai Golkar, hingga Gerindra.
Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dengan tegas menyatakan partainya sangat terbuka menerima Jokowi. Bahkan, PAN telah menyiapkan "karpet biru" sebagai simbol penghormatan.
"Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru untuk Pak Jokowi," ujar Eko di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Tak hanya Jokowi, Eko juga menegaskan bahwa seluruh anggota keluarga Jokowi akan disambut baik jika ingin bergabung dengan PAN.
Golkar: Jokowi Sudah Anggota Kehormatan
Sementara itu, Partai Golkar juga menyatakan kesiapan mereka menyambut Jokowi. Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menyebut bahwa Golkar terbuka untuk siapa saja, terlebih bagi seorang mantan presiden.
"Orang biasa saja kami terima, apalagi mantan presiden seperti Pak Jokowi. Kami yakin pengaruh beliau masih besar di masyarakat," kata Sarmuji.
Sarmuji juga menambahkan bahwa hubungan antara Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan Jokowi cukup dekat. Hal ini akan mempermudah komunikasi jika Jokowi ingin bergabung.
Di sisi lain, Sekretaris Bidang Organisasi DPP Golkar, Derek Loupatty, menegaskan bahwa Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan partai berlambang pohon beringin ini.
Berbeda dengan PAN dan Golkar, Partai Gerindra belum membahas kemungkinan Jokowi bergabung. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa hingga saat ini isu tersebut belum pernah dibahas dalam internal partai.
“Saya enggak bisa jawab karena hal ini belum pernah dibahas di partai,” ujar Dasco.
Tawaran dari berbagai partai ini menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh kuat dalam dunia politik Indonesia. Namun, keputusan akhir ada di tangan Jokowi, apakah ia akan memilih salah satu partai atau tetap berada di luar struktur politik formal setelah masa jabatannya usai.
