PINUSI.COM – Kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah menyetujui pencabutan status darurat militer, Rabu (4/12/2024). Yoon mengatakan akan mencabut keputusan darurat militer selepas parlemen secara bulat menyepakati penolakan terhadap kebijakan tersebut.
Hal itu diungkapkan Presiden Yoon menjelang pukul 05.00 pagi waktu setempat. Ia berencana mencabut perintah darurat militer segera setelah mendapat persetujuan dari jajaran pemerintahannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan situasi belum memungkinkan untuk mengumpulkan seluruh pejabat di lingkup pemerintahannya karena waktu di Korea Selatan masih terlalu pagi.
Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa yang memadati area luar gedung Majelis Nasional bersorak riuh dan menyambut kabar tersebut dengan tepuk tangan meriah.
"Kami menang!" seru massa berteriak, dilansir Reuters.
Sebelumnya, Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer atas dasar melindungi negara dari kekuatan komunis, Selasa (3/12/2024). Langkah ini ia tempuh di tengah memanasnya perdebatan di parlemen terkait rancangan undang-undang anggaran.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara. Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," tegas Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi, dilansir kantor berita AFP.
Sontak keputusan ini menuai protes dari ribuan warga di luar gedung parlemen, menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Mereka mendesak pencabutan status darurat militer hingga meminta parlemen untuk sigap melindungi demokrasi.
"Makzulkan Presiden Yoon," suara teriakan massa di depan gedung parlemen, dilansir Reuters.
Di Balik Keputusan Darurat Militer
Keputusan darurat militer ini diumumkan di tengah perselisihan antara Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Presiden Yoon, dengan oposisi utama, yaitu Partai Demokrat. Situasi ini dipicu oleh ketegangan di parlemen terkait rancangan undang-undang anggaran untuk tahun depan.
“Tanpa memperhatikan mata pencarian rakyat, partai oposisi melumpuhkan pemerintahan semata-mata demi pemakzulan, penyelidikan khusus, dan melindungi pemimpin mereka dari keadilan," lanjutnya.
Presiden Yoon menyebut anggota parlemen oposisi mengurangi anggaran-anggaran vital yang diperlukan untuk memastikan kelancaran fungsi negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
"Majelis Nasional kita menjadi surga bagi para penjahat, sarang kediktatoran legislatif yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan administratif, serta menumbangkan tatanan demokrasi liberal kita," ujar Presiden Yoon.
Pekan lalu, anggota parlemen oposisi menyetujui rencana pemangkasan anggaran secara signifikan melalui komite parlemen. Hal itu justru menuai kecaman dari pemerintah.
"Mengubah negara menjadi surga narkoba dan negara dengan kekacauan keamanan publik," kecam Presiden Yoon.
Lebih lanjut, Yoon menjuluki oposisi yang beranggotakan 300 orang ini sebagai kekuatan anti-negara. Ia bahkan menyebut oposisi yang menguasai mayoritas di parlemen tersebut berupaya menggulingkan rezim yang sah.
"Saya akan mengembalikan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," imbuhnya.
