PINUSI.COM - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghapus adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi. Menurutnya, PPDB dengan jalur zonasi belum bisa diterapkan di semua wilayah.
Hal ini merujuk pada pengalaman Gibran pada saat menjabat Wali Kota Solo, di mana dia seringkali menerima keluhan yang sama mengenai sistem zonasi. "Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kuncinya adalah diperlukan sumber data manusia (SDM) yang unggul dengan melalui perbaikan sistem pendidikan.
Di mana salah satu cara untuk dapat mewujudkan misi tersebut adalah dengan menghapus kebijakan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.
Tujuannya Bagus, Tapi Implementasi Penuh Kecurangan
Pengamat Pendidikan Ina Liem menilai bahwa pernyataan Gibran terlalu tergesa-gesa. Seharusnya perlu untuk dikaji terlebih dahulu dengan berdasarkan data nasional.
"Zonasi kan tujuannya bagus, hanya implemntasinya yang dipenuhi kecurangan," kata Ina, Jumat (22/11/2024).
Ia juga menjelaskan bahwa bertahun-tahun belum terdapat Pemda yang mampu untuk mengatasi masalah percaloan jual beli kursi PPDB serta kecurangan data.
"Tapi saya tidak mau buru-buru menghakimi dulu, jadi kita tunggu solusi yang ditawarkan Mas Gibran sebagai pengganti zonasi kalau memang dihapus,"
Ia menjelaskan, bahwa secara prinsip zonasi harus tetap ada, di mana ini merupakan kewajiban pemerintah untuk dapat menyediakan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia, bukan hanya untuk anak-anak yang pintar saja.
"Namun, solusi dan komposisi di tiap daerah harusnya tidak bisa disamakan, mengingat ketimpangan yang ada,"
Ina menjelaskan, bahwa terdapat beberapa solusi untuk dapat mengatasi masalah ini. Diantaranya adalah dengan mulai dari pemetaan zonasi yang lebih dinamis, serta menggunakan teknologi daripada dengan mengandalkan data dari Pemda yang belum tentu akurat.
Perlu Adanya Evaluasi
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyarankan bahwa jika sistem PPDB berbasis zonasi tetap dipertahankan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan evaluasi lebih lanjut. Pasalnya, selama ini banyak sekolah yang justru mengalami kekurangan siswa akibat penerapan sistem tersebut.
Menurut Trubus, zonasi memiliki sisi positif, yaitu pemerataan. Sistem ini memungkinkan siswa untuk masuk ke sekolah yang terdekat dengan alamat di KTP mereka, sesuai domisili orang tua. Namun, ia juga menyoroti sisi negatifnya. "Permasalahan muncul pada sekolah-sekolah yang berada jauh dari pemukiman. Sekolah-sekolah ini cenderung tidak mendapatkan siswa karena jaraknya yang jauh," ujar Trubus.
Sebagai solusi, Trubus mengusulkan agar sistem zonasi tetap dilanjutkan, tetapi dengan penyesuaian yang mempertimbangkan lokasi sekolah. "Lakukan evaluasi terlebih dahulu, karena banyak sekolah yang akhirnya tidak memiliki siswa," pungkasnya.
