PINUSI.COM - Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang terdiri atas 104 menteri dan wakil menteri (wamen) turut diisi oleh sejumlah ‘srikandi’ dari berbagai latar belakang. Dari 48 menteri yang dilantik, Prabowo mengumumkan lima perempuan yang menempati posisi strategis dalam kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Representasi perempuan di kursi menteri memainkan peran penting, terutama dalam mewakili suara perempuan sebagai salah satu penentu kebijakan pemerintahan Indonesia. Selain perempuan, perwakilan latar belakang sosial lainnya juga sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Profil Singkat Lima ‘Srikandi’ Kabinet Merah Putih
Baca Juga: Resmi Bentuk Susunan Menteri dan Wamen, Prabowo-Gibran Umumkan Kabinet Merah Putih
Kehadiran perempuan di kursi menteri bukanlah hal yang baru. Sebelum pemerintahan Prabowo, Presiden Jokowi mencetak jumlah menteri perempuan terbanyak dalam sejarah kabinet Indonesia, yaitu sembilan orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.
Pada era kepemimpinan Soekarno, terdapat dua perempuan yang menduduki kursi menteri. Di era Soeharto, jumlah menteri perempuan bertambah menjadi sembilan, meskipun dua di antaranya menjabat pada masa transisi dari Soeharto ke BJ Habibie. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdapat dua menteri perempuan. Pada masa kepresidenan Megawati, jumlah menteri perempuan kembali dua. Terakhir, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jumlah menteri perempuan meningkat menjadi delapan.
Sementara itu, Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran diwarnai oleh sejumlah menteri perempuan sebagai berikut:
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Tunjuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden
- Sri Mulyani Indrawati
Posisi Menteri Keuangan (Menkeu) kembali dipercayakan kepada Sri Mulyani, yang sebelumnya telah menjabat selama dua periode pemerintahan Jokowi. Dalam penugasannya, Sri Mulyani akan didampingi oleh tiga wakil menteri, yaitu Thomas Djiwandono, Suahasil, dan Anggito Abimanyu. Selain pengalaman sebagai Menkeu, Sri Mulyani juga pernah menduduki posisi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada era Presiden SBY. Namun satu tahun setelah dilantik oleh SBY, Sri Mulyani gantikan posisi Jusuf Anwar sebagai Menkeu pada 2005.
Sepak terjang Sri Mulyani sebagian besar dihabiskan untuk mengelola keuangan negara Indonesia. Setelah bertahan di jabatan Menkeu hingga 2010, Sri Mulyani kemudian diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadikannya sebagai orang Indonesia pertama yang memegang posisi tersebut. Selama menjalani posisi Menkeu, Ibu dari tiga anak ini telah meraih sejumlah penghargaan bergengsi dalam skala internasional. Di antaranya ia dinobatkan tiga kali berturut-turut (2017-2019) sebagai Menkeu Terbaik di Asia Pasifik oleh majalah FinanceAsia.
- Widiyanti Putri Wardhana
Widiyanti Putri merupakan seorang pengusaha yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih. Namanya mungkin masih terdengar asing di kancah birokrasi Indonesia. Putri dari konglomerat Wiwoho Basuki ini memulai kariernya sebagai salah satu pendiri PT Teladan Resources yang menaungi berbagai unit usaha di sektor agribisnis, energi, industri, properti, dan media.
Lahir dari keluarga pebisnis, Widiyanti memiliki latar belakang pendidikan di bidang Administrasi Bisnis dengan gelar Bachelor of Science di Pepperdine University, Amerika Serikat pada 1993. Saat ini, ia memegang posisi sebagai Chief Operating Officer (COO) di PT Teladan Resources setelah menjabat sebagai Direktur di PT Teladan Prima Agro (TPA) dari 2012-2021, sebelum akhirnya diangkat sebagai Komisaris. Selain fokus di dunia bisnis, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan filantropi. Dari kegiatan tersebut ia dedikasi untuk mendukung berbagai tujuan sosial yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta pemberdayaan anak dan perempuan.
- Meutya Hafid
Meutya Hafid merupakan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) yang resmi dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Digital oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum terjun ke dunia politik dan pemerintahan, Meutya mengawali kariernya sebagai jurnalis di Metro TV pada 2001-2008. Namanya semakin dikenal saat Meutya dan rekannya, juru kamera Budiyanto, diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Selama tujuh tahun berprofesi sebagai jurnalis, Meutya berhasil meraih penghargaan Elizabeth O'Neill dari pemerintah Australia.
Selepas menjalani karier sebagai jurnalis selama delapan tahun, Meutya memutuskan terjun ke dunia politik dan pemerintahan. Ia mulai bergabung dengan Partai Golkar dan menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pilihan (dapil) Sumatera Utara I. Sejak saat itu, Meutya mengisi kursi parlemen selama tiga kali berturut-turut, hingga periode kepemimpinan 2019-2024 dengan menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Hingga kini, eks jurnalis tersebut kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029 di dapil yang sama.
- Arifatul Choiri Fauzi
Arifatul Choiri Fauzi diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), setelah sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Perempuan kelahiran Madura ini dikenal sebagai sosok yang aktif di organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU). Ia menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (Infokom MUI).
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri PPPA, Arifatul akan bekerja bersama dengan Veronica Tan, yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rini Widyantini
Rini Widyantini merupakan salah satu dari kelima deretan perempuan yang menduduki kursi Kabinet Merah Putih. Ia terpilih sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sepanjang sejarah kepemimpinan PANRB, Rini menjadi perempuan pertama yang dipercaya untuk memimpin reformasi birokrasi.
Perempuan kelahiran Bandung ini sudah dari lama berkecimpung di lingkup Kementerian PANRB. Ia mengawali karir sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PANRB sejak tahun 1990. Hingga kemudian pada 1997, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan untuk Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan. Karir birokratnya terus berlanjut, hingga pada 2011 ia diangkat sebagai Asisten Menteri PANRB Bidang Hukum, Deputi Bidang Kelembagaan pada 2012, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada 2013. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022 di bawah kepemimpinan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas.
