PINUSI.COM - Dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menghebohkan publik. Data yang bocor tersebut kabarnya mencakup informasi pribadi sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melakukan investigasi lebih lanjut. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menyatakan bahwa pihaknya masih belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut karena proses pendalaman masih berlangsung.
"Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar," kata Dwi Astuti saat dikonfirmasi, Rabu (18/9/2024).
Kebocoran Data diungkap oleh Bjorka Kabar mengenai kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun X Teguh Aprianto (@secgron) pada hari yang sama. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar dari akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP di sebuah forum online. Data tersebut dijual dengan harga sekitar 10.000 dolar AS, atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dolar AS).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan, mencakup NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan informasi lainnya," tulis Teguh di akun X-nya, Rabu (18/9/2024).
Sampel Data Termasuk Jokowi dan Pejabat Lain Dalam sampel data yang dibagikan, terdapat nama Presiden Jokowi, serta anggota keluarganya seperti Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Selain itu, beberapa pejabat penting juga menjadi korban kebocoran data ini, termasuk Airlangga Hartarto, Budi Arie Setiadi, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan.
"NPWP milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, serta beberapa menteri juga bocor dalam sampel yang dibagikan oleh pelaku," ungkap Teguh.
Tindak Lanjut DJP Hingga kini, DJP bersama pihak terkait terus melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi ini serta mencari solusi untuk melindungi data pribadi wajib pajak. Langkah antisipatif dan perlindungan terhadap kebocoran data menjadi prioritas pemerintah dalam menangani masalah ini.
