Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tuduhan bahwa dirinya menghalangi langkah Anies Baswedan dalam Pilkada 2024. Jokowi menegaskan bahwa urusan Pilkada adalah sepenuhnya ranah partai politik, bukan pemerintah.
“Saya kan dituding-tuding, banyak banget tudingannya, bukan hanya itu saja, dituding menjegal, dituding menghambat, tetapi itu kan urusan partai politik,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan di RS Persahabatan, Jakarta, pada Jumat (30/8/2024). Pernyataan ini disampaikan menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan bahwa Jokowi menjadi penyebab Anies tidak dapat maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.
Penegasan Jokowi soal Mekanisme Partai Politik
Jokowi kembali menekankan bahwa penentuan calon kepala daerah adalah kewenangan partai politik dan koalisinya, serta terdapat mekanisme yang harus diikuti. “Ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, jadi apa urusannya?” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan alasan mengapa PDIP batal mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jawa Barat. Menurut Ono, keputusan tersebut dipengaruhi oleh pihak yang disebutnya sebagai ‘Mulyono dan geng’.
“Pak Anies dari kemarin kami tawari sampai mengerucut sore hari tadi. Kenapa gagal? Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tulis saja Mulyono,” kata Ono dalam sebuah wawancara yang dikutip oleh detikJabar pada Jumat (30/8).
Diskusi Tentang ‘Mulyono’ di Media Sosial
Nama ‘Mulyono’ menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan berbagai spekulasi yang mengaitkan sosok ini dengan Presiden Jokowi. Namun, tidak ada klarifikasi resmi yang mengkonfirmasi keterlibatan Jokowi dalam konteks yang disebutkan oleh Ono.
Polemik seputar pencalonan Anies di Pilkada Jawa Barat ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik menjelang Pilkada 2024. Meski Anies dikenal sebagai tokoh asli Kuningan, Jawa Barat, dengan rekam jejak yang baik dalam memimpin Jakarta, kekuatan politik tertentu dianggap telah memengaruhi keputusan PDIP untuk tidak mengusungnya. (*)
