Presiden Joko Widodo sepakat pemilu 2024 dilakukan di bulan April
PINUSI.COM – Hari ini Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan yang bertamu ke Istana Bogor, Jawa Barat (22/9/2021).
Pemberitahuan tentang jajaran pengurus DPN PKP yang bertempat di Istana Bogor tersebut sesuai dengan perkataan yang tersampaikan oleh Said Salahudin, Sekertaris Jenderal PKP saat melakukan perbincangan kedua dengan Presiden.
“Bulan ini sudah dua kali pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan diterima Presiden di Istana. Pertama, tanggal 1 September di Istana Negara Jakarta dan yang kedua hari ini di Istana Bogor,” kata Said.
Said juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meluangkan waktu untuk kedua kalinya kepada partainya pada bulan ini, yang membuktikan bahwa pimpinan teratas negara Indonesia tersebut sangat perhatian.
Karena hal ini, pengurus ataupun kader menjadi sangat terpacu juga merasa sangat bersemangat terhadap respon Presiden Joko Widodo untuk memenangi Pemilu 2024 nanti.
Dalam pertemuan tersebut, Said mengatakan bahwa pagi tadi Presiden didampingi oleh Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan DPN PKP mengutus beberapa orang.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran PKP yang hadir seperti Yussuf Solichien Ketua Umum, Said Salahudin Sekertaris Jenderal, Wakil Ketua Umum Mayjen TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Ellen Sukmawati Bendahara Umum dan Rully Soekarta Sekertaris Dewan Pembina.
Try Sutrisno selaku Ketua Dewan Pembina PKP Jenderal, tak sempat hadir karena memiliki agenda kenegaraan yang lain.
Agenda PKP
Pembicaraan di pertemuan tersebut, Said mengatakan ada 2 kesamaan pandangan dengan Presiden Joko Widodo, antara lain, Presiden Joko Widodo sepakat bahwa untuk menjadi Peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual dan Presiden sepakat agar pemilu diadakan pada bulan April 2024.
“Terkait agenda Kehadiran Presiden pada acara pelantikan pengurus DPN PKP pada tanggal 24 September 2021 di Jakarta. Beliau sudah mengonfirmasi untuk hadir. Di acara pelantikan nanti Ketua Umum kami akan pula menyampaikan Pidato Kebangsaan,” kata Said.
Informasi tambahan, perubahan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi Partai Keadilan dan Persatuan ini telah disetujui dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2021 dan Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
(boy/fe)
.jpg)