PINUSI.COM - Semeru, Gunung tertinggi di pulau Jawa, erupsi kemarin (4/12/2021) sore pukul 15.30 WIB. Bencana alam ini membuat negara harus cepat mengambil langkah tanggap darurat. Presiden Joko Widodo juga terus menerima laporan dan memantau situasi bencana alam.
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk gerak cepat ambil tindakan tanggap darurat erupsi gunung Semeru yang disampaikan Mensesneg Pratikno dalam sebuah tayangan di kanal Youtube Sekretariat Kabinet, Minggu (5/12/2021).
“Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana,” jelas Mensesneg.
Di samping itu, Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.
Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan.
Update Erupsi Gunung Semeru
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mencatat data sementara 13 orang meninggal dunia dan 102 orang mengalami luka-luka dampak letusan Gunung Semeru Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
"Berdasarkan data yang kami terima di Kecamatan Pronojiwo tercatat 45 orang luka-luka, sedangkan di Kecamatan Candipuro tercatat sebanyak 57 orang mengalami luka. Sebagian besar korban mengalami luka bakar," kata Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Lumajang Wawan Hadi Siswoyo dikutip dari Antara, Minggu (5/12/2021).
Sementara itu, data pengungsi sementara yang berhasil di evakuasi di Kecamatan Pronojiwo sebanyak 305 orang, di Kecamatan Candipuro sebanyak 405 orang dan Kecamatan Pasirian sebanyak 188 orang.
Sementara pemerintah sudah mendirikan posko untuk penyediaan pelayanan kesehatan logistik dan bantuan lainnya.
Kemudian, sejumlah Jembatan penghubung rusak dan aliran listrik serta jaringan komunikasi terputus. Pemerintah masih mengupayakan untuk perbaikan infrastruktur.
