Pemerintah klaim Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah solusi terbaik bagi pembangunan
PINUSI.COM – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berjuluk Indonesia Investment Authority (INA) akan segera pemerintah bentuk untuk memaksimalkan percepatan pembangunan di seluruh pelosok nusantara. Dalih pemerintah, terdapat ongkos yang sangat besar untuk bisa memberi dukungan maksimal bagi pembangunan.
Hal ini diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021). Pada kesempatan itu, Sri Mulyani mengklaim bahwa sudah saatnya Indonesia meninggalkan model pembangunan yang bergantung pada sumber pendanaan yang terbatas seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Lebih rinci dia menjelaskan, alasan masalah keseimbangan adalah faktor pertimbangan dari munculnya ide pemerintah membentuk LPI. Selain itu, sambung dia, LPI lebih mampu memberikan kepastian terhadap ketahanan permodalan pembangunan.
"Kita tidak mungkin hanya mengandalkan instrumen yang terbatas, yaitu terutama APBN atau kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN. Kalau kita menggunakan 2 instrumen itu secara besar, pasti nanti akan muncul masalah sustainability. Kita ingin momentum pembangunan itu terjaga secara ajeg (tetap)," jelas dia kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (1/2/2021).
Di sisi lain, Sri Mulyani menambahkan, kehadiran LPI nantinya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Sebab, menawarkan banyak pilihan bagi mereka untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.
Dalam pandangannya, saat ini para pemodal lebih memilih menanamkan investasi dalam bentuk pembelian surat utang pemerintah atau mengendapkannya ke Bank, dalam bentuk Dana Pihak Ketiga. Kondisi ini, yang Sri Mulyani ingin ubah paradigmanya.
Dia juga menjamin ke depannya, LPI tidak akan menjadi batu sandungan yang menutupi celah instrument investasi lainnya. Justru sebaliknya, Sri Mulyani mengklaim LPI akan mampu juga memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
"Ini nanti akan menjadi complementary terhadap LPI-nya di mana orang mau bawa uang dan mau masuk ke Indonesia dan dia akan bersama-sama investasi. Jadi itu complementary, bukan saling menghilangkan, tapi saling menguatkan," tegasnya.
