PINUSI.COM - Polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sudah sampai ke telinga masyarakat luas. Berbagai elemen masyarakat mengkritik kejadian tersebut dan memberikan tanggapan soal peristiwa penangkapan dan tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas.
Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Duwi Prasetya mengatakan sekitar 67 warga Wadas dibebaskan dan diduga salah satu orang positif covid 19 dan harus menjalani isolasi di rumah sakit.
"Saat ini sedang pendataan untuk melakukan berita acara pelepasan. Ada 67 orang, satu diisolasi di rumah sakit karena positif, 66 orang dipulangkan termasuk dari LBH Jogja." kata Julian seperti dikutip CNNIndonesia, Rabu (9/02/2022),
Desa Wadas Ramai Diperbincangkan
Alissa Wahid, Putri Sulung Presiden ke 4, Abdurrahman Wahid menanggapi kejadian Desa Wadas. Reaksi keras ia lontarkan melalui akun sosial media twitter @Alissawahid.
"Atas nama @GUSDURians, kami meminta Kapolda Jateng untuk membebaskan warga Wadas yang ditahan. Juga meminta Gub Jateng pak @Ganjarpranowo untuk menunda pengukuran dll sampai kita selesai musyawarah, dan menghindarkan clash antar rakyat dengan aparat negara" tulis Alissa.
Dalam tweet nya, Alissa Wahid geram karena tindakan yang mengorbankan rakyat, ia mengatakan bahwa kalaupun itu kepentingan besar, pemimpin harus memiliki kebijakan menujukan kemashlahatan rakyatnya.
"Padahal kalaupun itu kepentingan besar, rakyat tetap berhak berpendapat & bertindak atas tanah airnya, shg proses "Nembung" harus sampai titik temu yang setara. Tidak boleh dikorbankan. Kaidahnya : kebijakan pemimpin haruslah ditujukan untuk kemashlahatan rakyat." ujar Psikolog asal Jombang
Dilain sisi, Komnas HAM merespons apa yang telah terjadi di Desa Wadas, sejumlah rekomendasi dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait hal tersebut. Komnas HAM meminta BPN menunda pengukuran lahan.
"Komnas HAM meminta Kapolda JATENG untuk menarik aparat kepolisian dari Desa Wadas dan melakukan evaluasi total terhadap pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga." ucap Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM.
Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco pun turut prihatin atas kejadian tersebut, Dasco menghimbau kepada aparat kepolisian untuk mengedepankan persuasif dan humanis kepada warga.
"Kami prihatin dengan masalah tersebut, kami imbau aparat untuk melakukan pendekatan persuasif dan humanis kepada warga." Dasco kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (09/02/2022).
DPP Partai Gerindra itu menegaskan, dengan dilakukan pendekatan secara persuasif dan humanis, akan menghindari konflik konflik yang merugikan semua pihak.
"Kemudian kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog dialog, sehingga kemudian tidak terjadi konflik konflik yang bisa merugikan semua pihak." tegasnya. (FE)
