PINUSI.COM, Jakarta - Masifnya mobilitas masyarakat yang melakukan mudik ke kampung halaman terpantau stabil dalam kondisi pandemi bahkan tidak terlihat adanya eskalasi kasus covid 19 di seluruh Indonesia, Senin (9/05/2022).
Terkonfirmasi kasus Harian Nasional sendiri tercatat mengalami tren penurunan. Per 8 Mei 2022, jumlah Kasus Konfirmasi Harian secara nasional yakni 227 kasus yang terdiri dari kasus yang berasal dari Transmisi Lokal sebanyak 217 kasus (95,6 persen) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 10 kasus (4,4 persen).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, Kasus Konfirmasi Harian menunjukkan penurunan, yaitu per 08 Mei 2022 tercatat sebanyak 28 kasus (12,33 persen dari Kasus Konfirmasi Harian Nasional). Sementara, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali adalah 2.371 kasus (38,29 persen dari total 6.192 Kasus Aktif Nasional).
“Kasus Konfirmasi Harian dan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali cukup rendah dan terkendali. Namun, PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tentu harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Target pencapaian vaksinasi per 8 Mei 2022 terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali untuk Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua. Untuk Vaksinasi Dosis-2 tercatat 12 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70 persen, dan Vaksinasi Dosis-3 terdapat 16 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 10 persen. Selain itu, untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 7 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya masih di bawah 70 persen, dan Dosis-2 ada 11 Provinsi masih di bawah 50 persen.
Dalam kinerja penanganan covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program PEN terealisasikan sebesar 15,4 persen atau sebanyak Rp70,37 triliun pada 28 April 2022, dari jumlah anggaran PEN 2022 sebanyak Rp455,62 triliun. Khusus di klaster Penanganan Kesehatan, realisasinya tercatat sebesar 9,7 persen atau sebanyak Rp11,87 triliun dari alokasi sebesar Rp122,54 triliun.
Kinerja realisasi anggaran Program PEN, terutama didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi sebesar 31,8 persen atau sebesar Rp49,27 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun. Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain PKH sebesar Rp14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp18,8 triliun (18,8 juta KPM), BLT Minyak Goreng Rp5,8 triliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp1,4 triliun.
“Realisasi PEN ini cukup baik, untuk Insentif Nakes dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan. Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp49,27 triliun atau 32 persen, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga.
Sementara itu, realisasi untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau sebanyak Rp9,22 triliun dari pagu Rp178,32 triliun, baik di sektor Pariwisata, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dukungan Korporasi dan UMKM, serta Perpajakan.
“Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan. Demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas, diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” pungkas Menko Airlangga.
