PINUSI.COM, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mendukung pemerintah dalam menangkal penyebaran informasi tidak benar atau Hoax dalam berbagai platform media sosial.
Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiqna Roba Putri dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, penyebaran hoax tidak bisa dihindari tetapi masyarakat harus mewaspadai adanya informasi yang dikategorikan Hoax atau bukan
"Kita tidak bisa menghindari, yang perlu kita lakukan adalah, mewaspadai. Kunci dari mewaspadainya adalah dengan harus berpikir kritis, jangan mudah terlena dan jangan mudah percaya terhadap berita yang terkesan bombastis apalagi terkait dengan isu agama dan isu politik. Lebih baik diperiksa dan melakukan crosscheck terlebih dahulu", Ujar Irine dalam acara webinar Ngobrol bareng Legislator dengan tema "Mewaspadai Hoax di Platform Digital".
Irine menegaskan DPR terus mendukung pemerintah dalam menangkal Hoax, salah satunya adalah Kemenkominfo bisa secara langsung menutup langsung sumber berita, akun dan segala macamnya.
"Pemerintah atas dukungan DPR bisa secara langsung menutup akun penyebar hoax, saya juga berpesan kepada daerah konstituen khususnya masyarakat Maluku utara untuk memperbanyak mengikuti acara seperti webinar ini ataupun juga perbanyak memberikan diri kita informasi yang tepat dan harus meningkatkan pemikiran kritis", ujar Irine.
Irine menyampaikan, informasi hadir melalui berbagai sumber, baik sumber perorangan, kelompok, media massa dan khususnya saat ini sumber dapat ditemukan dengan mudah melalui media sosial berplatform digital. Sumber informasi yang ada di internet, khususnya, sangat cepat menyebar. Namun, perlu kita waspadai adanya informasi palsu yang beredar agar kita tidak terpengaruh dan termakan hoax.
Sementara itu acara Webinar Ngobrol bareng Legislator tidak hanya dihadiri oleh Irine Yusiqna Roba Putri dari Komisi 1 DPR RI tetapi juga menghadapi pembicara yang kompeten didalamnya, seperti Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Wahyuni Ballusy, Penulis & pengamat bidang politik, sosial, humaniora, birokrasi dan pelayanan publik Varhan abdul azis serta Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.
