DPR Nilai Insentif Pendanaan Penting untuk Tingkatkan Keterwakilan Perempuan di Partai Politik

PINUSI.COM - DPR menggelar sidang Komite Perempuan Parlemen AIPA (WAIPA), di Kota Padang, Sumatera Barat.

Kegiatan ini merupakan rangkaian Presidensi DPR dalam forum perkumpulan antar-parlemen ASEAN, alias ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44,

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Puteri Komarudin mengungkapkan pentingnya adopsi kebijakan insentif pendanaan, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan pelaksanaan kebijakan afirmasi oleh partai politik (parpol).

BACA LAINNYA: Buruh Kembali Desak MK Batalkan Undang-undang Cipta Kerja

"Dalam melaksanakan kebijakan afirmasi, fokusnya masih pada pemenuhan jumlah pencalonan perempuan saja, seperti kuota minimal 30 persen yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia."

"Padahal di balik angka itu, justru kebijakan ini adalah strategi untuk mentransformasi agenda politik supaya lebih inklusif dan ramah bagi politisi perempuan."

"Jadi, kita harus terus ingatkan kepada parpol, penyelenggara pemilu, dan perempuan sendiri, bahwa yang dikejar bukan hanya angka, tapi juga penciptaan lingkungan politik yang suportif," tutur Puteri, dikutip dari laman DPR, Rabu (7/6/2023).

BACA LAINNYA: Viral, Demi Daging Sapi dan Kerbau Warga Rela Bermandikan Lumpur di TPA

Puteri juga menyebutkan adanya skema insentif yang telah diterapkan negara lain sebagai benchmarking kebijakan, guna mendorong implementasi kebijakan afirmasi yang lebih baik di Indonesia.

"Beberapa negara sahabat memberikan insentif berupa tambahan pendanaan bagi parpol yang memenuhi kuota representasi perempuan dalam pemilu, atau jika mereka menyediakan pendidikan politik berbasis gender kepada kadernya."

"Skema insentif ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, seberapa efektif dampaknya dan seperti apa adopsi yang sesuai diterapkan di Indonesia atau negara ASEAN lainnya," jelas Puteri.

Hasil diskusi panel yang dihadiri oleh Perwakilan UN Women Indonesia dan Liaison to ASEAN Jamshed M Kazi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof Dr Sri Zul Chairiyah MA, serta Kepala Praktik Politik Inklusif Westminster Foundation for Democracy (WFD) Cecillia Makonyola itu, bakal menjadi masukan untuk tema yang akan diangkat dalam Sidang Komisi WAIPA pada Agustus mendatang. (*) 

Editor: Yaspen Martinus