PDI Perjuangan Singgung Keabsahan Gibran sebagai Cawapres Usai Putusan MKMK

PINUSI.COM - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung keabsahan pasangan bacapres Prabowo Subianto dan bacawapres Gibran Rakabuming Raka menyusul keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini menyentuh persoalan yang terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran," jelasnya, di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (9/11/2023).

Hasto mengatakan putusan yang dibacakan MKMK itu bisa dikategorikan sebagai tsunami politik, karena MK seharusnya menjadi suatu benteng konstitusi dan benteng demokrasi.

Kemudian, Hasto menjelaskan konstitusi mensyaratkan pentingnya sikap kenegarawanan dari seluruh Hakim MK dan tidak adanya konflik kepentingan.

"Conflict of interest antara mantan Ketua MK Bapak Anwar Usman dengan kepentingan-kepentingan di luarnya yang kemudian menghasilkan suatu keputusan yang melanggar etika secara serius, bahkan terbukti adanya campur tangan kekuasaan dari luarnya. Itu sama sekali tidak dibenarkan," tegas dia.

Akibat dari sikap Anwar Usman itu, menurutnya, menyentuh keabsahan dari Prabowo dan Gibran.

Sekjen PDI Perjuangan ini berpesan dalam berproses untuk menghasilka seorang pemimpin tidak boleh dilakukan dengan melakukan suatu rekayasa hukum, serta memanipulasi dan mengkerdilkan demokrasi. Ketika itu dilakukan tanpa nurani, maka rakyat akan bergerak menjadi suatu kekuatan yang mengoreksi jalannya demokrasi

"Jalan reformasi tidak boleh dikebiri dan hrs diselamatkan bagi hadirnya pemimpin yang betul-betul berprestasi," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, sanksi etik yang ditujukan ke Anwar Usman merupakan sesuatu yang sangat berat, karena berkaitan dengan etika, moral, dasar-dasar kebaikan, terang budi nurani, dan peralatan kebaikan.

Ketika etik itu dilanggar, maka ini sesuatu yang sangat fundamental, sehingga suara-suara rakyat itu seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar etika apalagi terbukti ada konflik kepentingan.

Hasto mengatakan hal ini sangat membahayakan demokrasi Bangsa. Untuk itu selayaknya Anwar Usman mundur dari hakim MK. (*)