PINUSI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya kebocoran distribusi pupuk subsidi di Indonesia.
Menurut Jokowi, kontrol ketat perlu dilakukan, mulai dari distributor hingga pengecer, agar pupuk subsidi tepat sasaran dan tidak berakhir di tangan bukan petani.
"Ya itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani," ujar Jokowi usai meninjau penanaman padi di Banyumas, Jawa Tengah.
Meski mengakui kebocoran distribusi, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mengawasi dan mengontrol distribusi pupuk subsidi, untuk meminimalisasi kerugian, dan memastikan dampak positifnya benar-benar dirasakan oleh petani.
"Memang ada kebocoran begitu, tapi semua akan diawasi dan dikontrol," tegasnya.
Jokowi juga mengumumkan rencananya menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun.
Peningkatan ini diharapkan dapat menutup kekurangan pupuk yang terjadi di lapangan.
"Saya sudah bicara ke Menkeu (Menteri Keuangan) agar subsidi pupuk ditambah senilai, angka hitung-hitungan kita, Rp14 triliun harus ditambah, untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ungkap Jokowi.
Meskipun demikian, penambahan subsidi pupuk ini masih perlu melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi menyebut, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian telah mendukung untuk merealisasikan tambahan subsidi pupuk.
"Tadi saya panggil tadi pak Dirut Pupuk Indonesia, stok untuk awal tahun ini seperti apa?"
"Sangat siap pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk yang semester keduanya, artinya yang Rp14 triliun untuk semester kedua," terangnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan distribusi pupuk subsidi dapat menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, mendukung produktivitas pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. (*)
