PINUSI.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara tentang relevansi estafet kepemimpinan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dalam pidatonya di Perayaan Natal bersama Polri, Kamis (11/1/2024).
Sigit menyatakan, Pemilu 2024 memiliki signifikansi besar bagi masyarakat, karena pada kesempatan tersebut, mereka akan memilih pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam konteks ini, Kapolri menekankan pentingnya bagi Polri memperhatikan seluruh proses pemilu, dari tahapannya hingga periode pasca-pemilihan.
"Saya percaya pemilu ini memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi, karena akan menentukan arah masa depan bangsa kita."
"Di sini, masyarakat kita akan memilih calon pemimpin nasional yang akan melanjutkan peran sebagai presiden, dan hal ini menjadi sangat krusial, baik dalam kelancaran tahapan pemilu maupun setelahnya," ujar Sigit dalam pidatonya.
Dalam konteks pemilihan, Listyo Sigit menyatakan, Polri harus menciptakan lingkungan yang tenang dan menghindari potensi konflik dalam Pemilu 2024.
"Yang perlu kita cari adalah pemimpin yang mampu meneruskan kepemimpinan ke depan, bukan pemimpin yang kita biarkan dan selalu menciptakan perbedaan yang dapat menyebabkan konflik," tuturnya.
Ia menekankan, perbedaan pandangan mengenai calon pemimpin adalah hal yang wajar dalam pemilu, selama tidak menimbulkan fanatisme.
Namun, Sigit juga menyampaikan, tugas, prestasi, dan pencapaian yang telah dicapai oleh pemimpin saat ini, yakni Jokowi, harus terus diperhatikan dan ditingkatkan.
Kapolri menegaskan, siapapun yang terpilih sebagai pasangan calon, mereka harus merupakan pemimpin terbaik.
Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang muncul selama penentuan dan pemilihan calon tidak boleh merusak hubungan, dan harus dilanjutkan ke depan.
Masyarakat akan memilih anggota DPR di berbagai tingkatan, termasuk presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Ada tiga pasangan calon di Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Polri yang merupakan aparat negara, diwajibkan tetap netral pada Pemilu 2024. (*)