PINUSI.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) akan turun pada akhir 2023.
Hal ini dipicu oleh defisit APBN yang masih rendah sepanjang tahun.
Defisit APBN pada 2023 sebesar Rp347,64 triliun atau 1,65% PDB.
Angka tersebut turun 24,49% dari defisit tahun lalu sebesar Rp460,42 triliun (2,35% PDB).
"Dengan perkembangan APBN 2023 yang positif tersebut, rasio utang pemerintah kembali turun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan I Tahun 2024, Selasa (30/1/2024).
Per 31 Desember 2023, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,59%, dan nilai utang sebesar Rp8.144,69 triliun.
Rasio tersebut menurun dari 39,57% pada akhir Desember 2022, namun secara nominal meningkat, karena nilai utang pada akhir 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun.
"Turun rasionya menjadi 38,6% dari PDB dari tahun 2022 yang sebesar 39,57% dari PDB."
"Jadi ini adalah cerita tentang kinerja ekonomi yang positif, konsolidasi fiskal yang kredibel dan efektif, dan pengelolaan fiskal yang hati-hati namun tetap responsif terhadap situasi ekonomi kita," terang Sri Mulyani.
Rasio utang pada akhir tahun 2023 masih berada di bawah batas aman sebesar 60% terhadap PDB, yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan lebih baik dibandingkan dengan angka yang ditetapkan pada 2023-2026.
Sedangkan strategi pengelolaan utang jangka menengah sekitar 40%. (*)