Pinusi.com - Jakarta, Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak awal tahun 2020, belum terlihat jelas kapan akan berakhir. Bahkan kini, di sejumlah daerah kembali terjadi lonjakan tinggi yang berujung pada pengetatan kembali kegiatan masyarakat.

Krisis ini menyebabkan ketidakpastian usaha multi sektor, para pelaku usaha harus menghadapi nya suka tidak suka.

Imbas tersebut tidak terkecuali menerpa Industri Hasil Tembakau (IHT).

Tarif Cukai yang Terus Naik

Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar mengharapkan adanya kepastian kebijakan dari pemerintah yang bisa mengurangi beban para pelaku IHT.

Dia mengakui salah satu yang diharapkan adalah kepastian terkait tarif cukai yang menurutnya lebih baik untuk tidak dinaikkan di tahun ini.

Keputusan kenaikan cukai untuk tahun 2021, menurutnya, sangat memberatkan bagi produsen dan petani.

“Justru yang terjadi saat ini malah meledak lagi dan terjadi pengetatan, produsen mengurangi produksi karena penurunan permintaan konsumen, petani kekurangan serapan permintaan dari sektor hilir", ujarnya.

Ketua GAPPRI Henry Najoan menyatakan, kenaikan cukai dan simplifikasi adalah faktor pendorong besar tekanan industri. “Kita lihat saja sekarang ini produksi sudah turun, nanti bisa sangat berkurang lagi,” katanya ketika dihubungi 29/6.

Faktanya, tidak lama setelah Kementerian Keuangan menaikkan tarif rata-rata cukai rokok tahun 2020 sebesar 23 persen, jumlah rokok ilegal justru naik hampir 60 persen.

Data survei terakhir Kementerian Keuangan menyebut, pada tahun 2019 rokok ilegal ada di kisaran 3 persen, dan naik 4,8 persen di tahun 2020. Pola ini sangat mungkin terulang bahkan meningkat, ketika tarif cukai kembali naik 12,5 persen tahun 2021.

Produksi Tembakau Menurun

Secara agregat di segala segmen sepanjang tahun 2020, produksi IHT mengalami kontraksi produksi mencapai -9,7 persen. Adapun perkembangan hingga Mei 2021 tren penurunan produksi masih terjadi di kisaran -4,3% persen dari tahun 2020. Sulami mengatakan tren negatif masih terus berlanjut karena pandemi memang terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Bukan tidak mungkin, katanya, penurunan produksi tahun ini lebih tajam dari tahun lalu, karena pengendalian pandemi belum ada perbaikan signifikan.

Kami sebagai produsen bisa tetap produksi saja sudah syukur,” tutur Sulami.

Baru-baru ini, pelaku IHT kembali dibuat cemas dengan naiknya isu soal anjuran agar tarif cukai kembali dinaikkan, dan penyederhanaan struktur tarif cukai.

Meski bukan isu baru, kedua hal ini cenderung membuat pelaku industri khawatir akan nasib mereka setiap tahunnya. Terlebih, risiko kehilangan pekerjaan akibat pandemi juga di depan mata. Beragam efek domino negatif kian mengintai industri ini dari berbagai arah.

Produsen tembakau golongan II dan III adalah pihak yang paling merasakan simplifikasi tarif cukai.

Menurut Henry, apabila pemberlakuan ini kembali. di tengah pandemi, efek terbesar adalah hilangnya perodusen tembakau. “Pasti yang akan berguguran duluan golongan II dan III, dan jika demikian, nanti rokok ilegal makin meningkat,” lanjutnya.

Ia juga meminta perlindungan pemerintah ke industri terus ada, termasuk rokok jenis kretek. “Peraturan-peraturan yang menyebabkan industri ini makin terpuruk, misalnya ya, ancaman aturan simplifikasi dan kenaikan cukai yang eksesif.

Ini akan terus mempengaruhi serapan bahan baku dari petani, mengganggu tenaga kerja, mengganggu pendapatan dari para pengecer atau penjual rokok, dan pendapatan negara dalam hal cukai dan perpajakan,” tegasnya.

Penjualan Rokok Ilegal Bisa Meluas

Secara terpisah, Anggota Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan cukai hasil tembakau memang jadi salah satu pilar penerimaan negara yang penting. Namun, dia mengatakan bahwa menaikkan tarif cukai dengan orientasi penerimaan negara semata bisa membuat kontraksi industri tembakau secara keseluruhan. Katanya, melihat dampak yang paling mudah adalah penurunan produksi yang sudah tgerlihat saat ini.

“Menurut saya adanya roadmap IHT bisa jadi solusi. Tapi roadmap yang komprehensif sesuai dengan situasi dan melibatkan seluruh stakeholder dalam negeri. Tidak seperti menaikkan tarif cukai tahun 2020 yang berlandaskan roadmap Bloomberg,” ujarnya.