PINUSI.COM -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali menyerang Presiden Joko Widodo.

Dia mengaku prihatin melihat sikap acuh tak acuh Presiden Jokowi, terhadap isu-isu geopolitik global yang terjadi belakangan ini. 

Isu geopolitik ini, kata Hasto, jelas punya dampak besar terhadap Indonesia, namun Jokowi terkesan tutup mata akan hal itu.

Justru sebaliknya, Jokowi, kata Hasto, lebih menyibukkan diri mengurus keluarganya, di saat pimpinan dunia sedang berkutat pada isu geopolitik. 

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik global, namun pada saat bersamaan sangat menyesalkan terhadap Presiden Jokowi yang lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa," kata Hasto lewat keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024). 

Hasto mengatakan, salah satu isu geopolitik yang membetot perhatian dunia adalah soal ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Iran, yang disebut-sebut dapat memantik perang dunia ketiga.

Seluruh dunia, kata Hasto, memusatkan perhatiannya ke sana, namun Indonesia disebutnya hanya enjadi penonton yang berdiri dari jauh, tak ada sikap tegas dari pemerintahan Jokowi.  

"Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of power-nya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka," tegas Hasto. 

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi, lanjut Hasto, seharusnya melakukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak perang Israel-Iran.

Hasto lantas mengukit pembagian bantuan sosial (bansos) yang kembali digelontorkan Jokowi pada momen Idulfitri 1445 H. 

"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idulfitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara, sepertinya secara sengaja 'menantang' berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK."

"Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum."

"Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi."

"Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka muncul lah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini," paparnya (*)