PINUSI.COM – JAKARTA, 1 Juni 2025 - Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan satupun visa Haji Furoda yang terbit di Indonesia. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak menerbitkan visa untuk Haji Furoda pada musim haji tahun 1446 Hijriah.
Pasalnya, jalur Haji Furoda tidak memiliki alokasi kuota yang pasti, sebagaimana haji reguler dan khusus. Di lain sisi, pembagian kuota haji tanpa antre itu sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi.
"Jumlah dan pembagian kuota Haji Furoda sepenuhnya di bawah kewenangan Kerajaan Arab Saudi," ujar Himpuh dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/6/2025).
Penerbitan visa furoda berada di luar tanggung jawab pemerintah dan murni menjadi urusan bisnis antara jemaah dan penyelenggara travel.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8/2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) Pemerintah hanya bertanggung jawab terhadap kuota resmi yang terdiri atas 98 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus.
Himpuh menambahkan kebijakan itu telah menyebabkan banyak jemaah di Indonesia terancam gagal berangkat haji melalui jalur tersebut. Dengan begitu, Himpuh mengimbau agar anggotanya bisa mengambil sikap realistis terkait kebijakan pemerintah Arab tersebut.
“Himpuh tidak menghalangi langkah positif dan optimis yang sedang ditempuh, namun meminta anggota Himpuh tetap harus memiliki limitasi waktu sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari,” tutur Himpuh.
Di samping itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan bahwa persoalan ini sudah sempat dibahas dengan Kemenag pada Mei 2024 lalu.
Kala itu, pihaknya sudah mendapatkan sinyal pengetatan haji dari pemerintah Arab terhadap visa non-haji, termasuk visa furoda.
Abdul menjelaskan pengetatan itu terjadi lantaran adanya penumpukan jamaah di tiga wilayah mulai dari Arafah, Muzdalifah hingga Mina.
"Ini karena adanya penumpukan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, padahal visa yang dikeluarkan seharusnya sudah sesuai kuota lokasi," ujar Abdul Wachid
Dia menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi ini tidak hanya diterapkan di Indonesia, namun berlaku juga untuk negara di seluruh dunia.
"Ini jelas menjadi beban berat bagi teman-teman travel. Semua biaya sudah dibayar, sekarang visanya tidak keluar sama sekali. Saya menerima banyak keluhan dari mereka," pungkasnya. (Kab24).
